Jakarta – Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh menghelat Rapat Akbar Konsolidasi Nasional pada Kamis, 27 November 2025, di D’Maritime Café and Resto, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi gerakan buruh dalam merespons dinamika ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks.

Dalam surat undangan resmi bernomor 017/URN/JKT/XI/2025, Forum menyampaikan bahwa situasi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi tersebut berimbas pada sektor ketenagakerjaan, terlihat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), bertambahnya pengangguran, hingga ketidakpastian implementasi sejumlah regulasi yang mengatur hak-hak pekerja.

Forum menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut gerakan pekerja untuk memperkuat konsolidasi internal agar dapat berperan aktif dalam memberi masukan kebijakan serta menjaga kepentingan buruh. Konsolidasi Nasional ini disiapkan sebagai wadah dialog strategis antara pimpinan serikat pekerja, pakar hukum, dan akademisi.

Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan pandangan, di antaranya:

Feri Amsari sebagai Ahli hukum tata negara, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO). Dalam kesempatan tersebut, Feri Amsari memberikan perspektif mengenai dinamika legislasi ketenagakerjaan serta pentingnya tata kelola hukum yang berpihak pada perlindungan warga negara, termasuk kelompok pekerja.

Disamping itu, Jumhur Hidayat, aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat yang pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI. Dengan pengalaman panjang dalam isu pekerja migran dan advokasi sosial, ia menyampaikan pandangan strategis tentang posisi gerakan buruh di tengah perubahan arah pembangunan nasional serta pentingnya menjaga prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, senada dikatakan R. Yadi Suryadi sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Jawa Barat, dalam sesi pandangannya, menekankan pentingnya persatuan gerakan serikat pekerja sebagai modal utama dalam memperjuangkan hak-hak buruh, memperkuat posisi tawar, dan memastikan isu-isu strategis ketenagakerjaan mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam arah konsolidasi dan tujuan strategis tersebut disepakati pertemuan ini merumuskan agenda strategis yang fokus pada: penguatan koordinasi antar serikat pekerja dan serikat buruh, penyusunan rekomendasi bersama terkait isu-isu perburuhan terkini, perumusan langkah advokasi kebijakan berbasis riset, serta pemantapan sikap organisasi buruh menghadapi dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan ke depan.

Forum berharap konsolidasi ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat perlindungan pekerja dan kualitas hubungan industrial di Indonesia.

Para inisiator Forum Urun Rembug Nasional dari berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja menandatangani undangan tersebut, sekaligus mengajak seluruh pimpinan organisasi buruh untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan arah gerakan pekerja di tingkat nasional.

Pertemuan ini dipandang sebagai momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia untuk bersatu, memperkuat soliditas, dan membangun posisi strategis dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.***

NARASUMBER PEWARTA: GOBIN/ EGHA. EDITOR RED : EGHA.

BOGOR – Sub Kogartap Bogor bersama SBC,KNPI dan Forum Lintas Ormas dan LSM Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang membutuhkan diperbatasan Bogor Sukabumi tepatnya di Cigombong yang dilalui route Touring dan di lokasi Karang Haji Sukabumi, Sabtu (29/11/25).

Sebelum menyalurkan bantuan tersebut, rombongan melaksanakan sarapan pagi di titik Star Halaman Kantor KNPI Kabupaten Bogor yang dilepas oleh Ketua KNPI Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago, SH.

Rombongan menuju pantai karang haji Sukabumi Perjalanan ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam dimulai star pukul 09.00 WIB.

Rombongan bikers tersebut disambut antusiasme oleh warga di etape pertama Sejumlah bantuan sembako yang diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ketua panitia Marcelinus mengatakan, kehadirannya di Kecamatan Cigombong dan Karang haji adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan sedikit bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya Ketua SBC Adventure Burhani sekaligus penasehat Forum Lintas Ormas dan LSM Kab Bogor mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan rangkaian acara Touring SBC Adventure yang diselenggarakan bekerjasama dengan Sub Kogartap Bogor,KNPI dan Forum lintas Ormas LSM Kab Bogor.

Kegiatan Bakti Sosial dan Touring dipimpin oleh ketua panitia Marcel yang diikuti oleh puluhan Bikers yang merupakan personel Keluarga besar Garnisun Bogor,KNPI,Forum Lintas Ormas dan LSM Kabupaten Bogor,serta sebagian anggota Polres Kabupaten Bogor.Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkendara menggunakan sepeda motor titik Star dari kantor KNPI menuju Karang Haji Sukabumi.

Kepala Sub Komando Garnisun Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna menyampaikan ucapan “Terima kasih atas partisipasi,Sinergitas dan kekompakan para personel Biker dalam Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kehidupan sosial bermasyarakat serta ajang menyalurkan hobi bermotor secara safety dan tetap taat peraturan berkendara. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk rasa kekompakan diantara sesama”.Ucapnya

Bantuan Bakti Sosial berisi paket sembako yang diberikan kepada perwakilan masyarakat yang hadir di Kecamatan Cigombong dan Karang Haji sangat bermanfaat di rasakan Masyarakat,selain itu anggota Sub Kogartap Bogor sekalian melaksanakan Patroli bermotor ke Sukabumi yang merupakan masih wilayah kinerja Sub Kogartap Bogor.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Ketua Lintas Ormas dan LSM sekaligus ketua MPC Pemuda Pancasila Daulat Harahap,Ketua FPMM Ari Bruna,Ketua Bapera Marsel sebagai ketua Panitia Kegiatan,Ketua Plt Harimau Mulyadin,Bendahara Gekira Niky Alferd,Ketua KNPI Wahyudi Caniago,Ketua GM FKPPI Adi Prabowo,Penasehat Lintas Ormas sekaligus Ketua SBC Burhani,Kepala Sub Komando Garnisun Tetap Bogor Mayor inf Irwan Suwarna dan beberapa anggota Polres Bogor.

Kegiatan diakhiri pada malam silahturahmi sekaligus memberikan Tali asih dan sembako kepada orang tua yang sudah jompo dan anak yatim piatu, esok hari minggu rombongan dengan berkendara sepeda motor rencana menuju Bogor.

Narasumber Pewarta: SKOGAR Bogor/Kasub Kogartap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna. Editor Red : Egha.

Margajaya — Pemerintah Desa Margajaya menerima kunjungan studi banding dari rombongan Linmas Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Rabu,(26/11/2025).

Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA beserta Sekdes Sumili dan jajaran perangkat desa lainnya, dan turut dihadiri juga oleh Camat Ngamprah, Agnes Virganti, S.STP., SH., M.Si.

Rombongan tamu disambut secara penuh kekeluargaan dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Dalam sambutannya, Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kehadiran delegasi dari Badung tersebut , serta harapan agar pertemuan ini menjadi awal baik dari hubungan kerjasama dan menjalin silaturahmi antar wilayah.

“Kami menyampaikan salam kedamaian dan penghormatan, menyambut para tamu dengan penuh cinta dan ketulusan. Dengan tekad dan pengabdian yang sama, Kita bersama-sama berharap terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera,” Sambut Kepala Desa Margajaya.

Selanjutnya” Selamat datang juga di Margajaya, kehadiran Bapak-bapak Linmas dari Provinsi Bali telah membawa kehangatan dan kebersamaan. Dari Badung datang bergandengan tangan, semoga hubungan ini menjadi tali silaturahmi yang abadi selamanya,” ujar Kepala Desa Margajaya dalam sambutan pembukaannya.

Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman terkait tata kelola keamanan lingkungan, peningkatan kapasitas Linmas, serta penguatan sinergi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menciptakan desa yang aman, tertib, dan responsif terhadap kondisi sosial.

Camat Ngamprah, Agnes, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif kunjungan ini dan berharap kerja sama lintas daerah seperti ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa maupun perangkatnya.

Selain sesi diskusi dan dialog interaktif, rombongan juga melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa titik strategis serta fasilitas pendukung sistem keamanan lingkungan di wilayah Desa Margajaya.

Kunjungan diakhiri dengan pertukaran cenderamata sebagai tanda sinergi, kebersamaan, serta komitmen dalam menjaga hubungan baik antardaerah.

Kemudian Kepala Desa Margajaya, menyampaikan harapannya ” mudah -mudahan dengan adanya kegiatan studi banding ini, Pemerintah Desa Margajaya berharap lahir kolaborasi lanjutan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di Desa Margajaya, maupun di Desa Blahkiuh,”tutupnya Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA .

Narasumber Pewarta: Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA/Ega. Editor Red : Egha

Ketapang, Kalbar – Polemik dugaan skandal jual-beli paket proyek di Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Ketapang masih terus menuai tanda tanya, dengan banyak pihak mendesak Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai kurang kredibel dan menimbulkan keresahan.

Kontroversi terpusat pada Kabid Perkim berinisial AR, yang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kuat menjadikan jabatannya sebagai ladang bisnis pribadi. Sumber terpercaya mengungkapkan, AR mengatur dan memperjualbelikan ratusan paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang.

Ironisnya, latar belakang AR tidak terlepas dari sorotan — dia sebelumnya pernah terjerat kasus hukum dan divonis penjara terkait insiden pelemparan bom molotov. Namun status mantan napi itu tidak menjadi hambatan bagi dirinya untuk menduduki posisi strategis di dinas tersebut.

Dikabarkan, AR mendapat posisi tersebut karena kedekatan dengan Mantan Bupati Martin Rantan, yang memungkinkannya “bermain bebas” dalam pengelolaan proyek. Konon dana hasil penjualan proyek bahkan diduga mengalir ke kantong kampanye oknum calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan calon Kepala Daerah yang didukung Martin kala itu.

Celakanya, sejumlah proyek yang dikelola AR diduga fiktif, membuat para kontraktor gigit jari karena janji pekerjaan tak kunjung terealisasi. Untuk melindungi “bisnis haramnya”, AR diduga menggandeng oknum DPRD Ketapang berinisial NS dari partai Kuning sebagai beking. Publik pun bertanya-tanya sejauh apa keterlibatan NS dalam kasus ini.

Menariknya, di tengah badai tudingan, AR justru berkoar tentang adanya intervensi terhadap dirinya dan mengancam akan melaporkan pejabat yang terlibat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun banyak pihak menilai ungkapan itu hanya sebagai “life servis”, seolah dia bersih dari segala permainan kotor.

“Sumber yang tidak mau disebutkan namanya” — seorang kontraktor — mengatakan, ungkapan AR yang ingin melapor ke KPK hanya untuk meredam kejaran awak media. “AR tu hanya mau meredam kejaran media, padahal dia lah aktor nya, mana mungkin dia lapor karena hanya menjerat lehernya sendiri,” ujar sumber tersebut pada Sabtu (22/11/2025).

Ketika ditinjau oleh tim media beberapa waktu lalu melalui sambungan WhatsApp, AR menyangkal keterlibatannya dalam pusaran kasus yang viral diberitakan sejumlah media. Dia tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan dan bahkan melakukan upaya membungkam media, dengan mengancam melaporkan siapapun yang menayangkan berita tentang dirinya.

“Biarkan jak, dak usah tanggapi. Asumsi biasa, jangan balas ya beritanya, saya tak mau, tak ada pembuktian berita itu opini nyerang pribadi, saya tak mau diekspos, jika ada pemberitaan akan saya laporkan, nanti pidana dia,” tegas AR melalui pesan WhatsApp pada Jumat (07/11).

Mengenai paket proyek, AR menyatakan pihaknya bukan penentu proyek, karena menurutnya Dinas hanya melaksanakan tugas teknis. “Masalah Proyek bukan kami di Dinas yang menentukan, semua kan di BAPPEDA, saya tidak ada hubungan dengan dewan untuk menentukan paket, kami Dinas teknis untuk alur kerja saja, yang merencanakan dan membayar bukan di Dinas kami, jadi bukan kesalahan kami,” jelasnya. Namun di akhir penjelasannya, AR mengakui bahwa Dinas sebagai pihak berwenang yang mengeksekusi proyek.

Penjelasan AR kemudian bertentangan dengan keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ketapang. “Kami di BAPPEDA hanya mengkompilasi usulan-usulan dari perangkat daerah. Karena yang diinput dalam sistem itu adalah BAPPEDA. Kewenangan penuh untuk penentu sebuah paket kerjaan adalah PPK yang dilimpahkan kepada OPD,” jelas Andri dari BAPPEDA.

Dengan adanya perbedaan penjelasan antara AR dan BAPPEDA mengenai kewenangan penentuan paket proyek, polemik ini semakin membelit dan membutuhkan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap kebenaran.

Publik berharap Pihak berwenang dan APH turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi terkait persoalan ini, bila ditemukan ada pelanggaran dan perbuatan melawan hukum agar ditindak tegas sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Narasumber Pewarta: Tim Red. Editor Red : Egha.

PADALARANG , BANDUNG BARAT – Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sukses menyelenggarakan Kontes & Expo Perikanan dan Peternakan tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 di Lapangan Pusdikkav Kota Baru Parahyangan, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, pada Rabu, (21/11/2025). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan dan peternakan di KBB.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Richi Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Sekda Ade Zakir, perwakilan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, berbagai asosiasi terkait, dan undangan lainnya. Expo tersebut menampilkan beragam komoditi perikanan dan peternakan, termasuk obat hewan, produk olahan perikanan, dan produk olahan peternakan.

Bupati Jeje Richi Ismail dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, yang merupakan yang pertama kali diadakan. Ia menekankan pentingnya kontes dan expo ini sebagai momentum untuk mendorong kemajuan sektor perikanan dan peternakan di KBB.

Dengan tema “Penyediaan Bibit Ikan dan Ternak Unggul untuk Mendukung Ketahanan Pangan di KBB” dan jargon “Ternak Maju, Peternak Unggul, Bandung Barat Amanah,” pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kualitas bibit, mengatasi tantangan seperti keterbatasan pakan dan isu kesehatan hewan, serta memberdayakan generasi peternak.

Bupati Jeje mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, termasuk kualitas bibit, keterbatasan pakan, isu kesehatan hewan, dan SDM peternak yang belum optimal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas bibit, mengembangkan penanaman rumput pakan, dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha dengan penguatan SDM.

Kepala Dispernakan KBB, Wiwin Aprianti, menambahkan bahwa kontes dan expo ini bertujuan untuk memotivasi para pembudidaya ikan dan peternak dalam menyediakan stok pengganti (replacement stock) dan meningkatkan mutu serta daya saing produk mereka. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pembudidaya yang telah berhasil menghasilkan benih ikan dan bibit ternak unggul.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan, tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa, meliputi komoditas ikan konsumsi, ikan hias, ayam potong, ayam petelur, dan sapi potong. Kontes & Expo Perikanan dan Peternakan 2025 diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat KBB.

NARASUMBER PEWARTA: YUDI. EDITOR RED : EGHA.

BALI, KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Bali, dinilai bersikap tertutup (Tidak Transparant) setelah mengabaikan permintaan Klarifikasi dan Informasi resmi dari Pimpinan Umum media Suaramediaindonesia.com terkait beberapa isu sensitif keimigrasian. Bali, Kamis,(20/11/2025).

Permintaan klarifikasi tersebut meliputi dugaan kedatangan pegawai imigrasi ke rumah seorang Warga Negara Asing (WNA) berpaspor Rusia, serta alasan resmi penahanan paspor atas nama Roksanna Geller.

Permintaan klarifikasi kedua, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Winarko, A.Md, SH, MSi, pada Senin (27/11/2025), hanya direspons secara minimal. Pihak Imigrasi, melalui Sekertaris Fransisca, membenarkan telah menerima surat permohonan tersebut.

“Kami telah menerima permohonan klarifikasi, sehubungan dengan hal tersebut sekiranya kami bisa bertemu,” ujar Fransisca melalui pesan singkat WhatsApp.

Sikap Imigrasi Ngurah Rai ini menimbulkan kebingungan dan pertanyaan dari Pimpinan Umum Suaramediaindonesia.com, Teguh Poedji Prasetyo, yang juga merupakan mantan Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Wilayah Jawa Barat.

“Saya selaku pimpinan umum merasa bingung, kenapa surat yang dibuat sudah sangat jelas, yaitu dengan membantu melaporkan hasil investigasi dari Disdukcapil Cianjur dan meminta informasi status WNA tersebut,” jelas Teguh.

Teguh menambahkan bahwa semua bukti pendukung telah dilampirkan dalam surat pertama dan kedua.

“Hasil surat dari Disdukcapil sudah diberikan dalam surat pertama dan kedua, hasil cetak foto para pegawai Imigrasi yang datang ke rumah maupun ke kantor juga sudah diserahkan. Jadi ini ada apa sebenarnya?” tanyanya.

Sikap Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai ini dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU KIP, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang bersifat terbuka, akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan secara ketat.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi Badan Publik untuk menolak atau menghalangi masyarakat dalam mengakses informasi yang tersedia.

Narasumber: Tim Redaksi. Editor Red : Egha.

LANNY JAYA – Personil Pos Malagai karya bakti membersihkan Gereja Pinime, di Distrik Malagai Numbukawi Lanny Jaya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan di Gereja Pinime tersebut.

Kegiatan pembersihan ini dilakukan untuk membuat para warga lebih menjaga kebersihan dan mencintai tempat ibadah. Jika Gereja dalam kondisi bersih, maka para warga yang ingin beribadah di Gereja Pinime Numbukawi Distrik Malagai merasa nyaman dan kusyu untuk ibadah natal tahun ini.

Kualitas kebersihan pada Gereja Pinime turut mempengaruhi kenyamanan para Jemaat warga Distrik Malagai, Numbukawi selama ibadah natal berlangsung.

“Saya selaku Komandan Satgas Yonif 511/DY ikut mendukung apa yang dilakukan oleh para Personil Pos Malagai, saya ucapkan terimakasih karena telah turut berpartisipasi pada kegiatan masyarakat Desa Numbukawi Distrik Malagai,” Dansatgas Yonif 511/DY Letkol Inf Amar Supratman.

Dengan adanya Personil Pos Malagai ikut karya bakti para warga senang dan mengucapkan terimakasih. “Terimakasih Dansatgas 511, anak-anak Pos su membantu kasih bersih Gereja Pinim Wa wa wa,” tutup Bapak Pendeta Turis Weya.

Narasumber Pewarta: Kasub Kogartap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna. Editor Red : Liesnaegha.