BANDUNG BARAT, JABAR – Ramai kembali di Publik terkait Pembatalan Kenaikan Tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah Media online.

Dimana sebelumnya juga viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Bupati KBB untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD KBB sebesar Rp83,5 juta per bulan .

Selanjutnya, Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat, kali ini meminta Bupati Bandung Barat terkait Pembatalan Kenaikan Tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat secara resmi dan transfaran dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) , ataupun SK Bupati , bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.

Pembatalan, ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,”ungkapnya pada awak media ini, Senin,(22/09/2025).

Alasan Pembatalan Kenaikan Tunjangan adalah sebagai berikut:

– Keterbatasan Anggaran: Anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

– Kurangnya Transparansi: Besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan.

– Kebutuhan Masyarakat: Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Contoh : pembatalan kenaikan tunjangan serupa terjadi di Kabupaten Semarang, di mana Pemkab Semarang membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui Rapat Paripurna, dan hal diatas dapat diterapkan di Kabupaten Bandung Barat ini, agar Publik secara umum mengetahuinya secara transparan dan tidak menjadi isu publik .

Dengan membatalkan kenaikan tunjangan melalui Perbup, Bupati KBB secara resmi dan transfaran dapat menunjukkan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Pemerintahan Bandung Barat. (Red)

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat/Tim Red. Editor Red : Egha.

BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan KBB Angkat Bicara Rotasi mutasi pejabat di Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 menuai kontroversi karena dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan rotasi dan mutasi pada 14 pejabat eselon II, namun kebijakan ini dikritik, karena dianggap sarat permainan politik dan melanggar prinsip merit system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Permasalahan dalam Rotasi Mutasi, mencakup sebagai berikut:

– Pelanggaran Merit System: Rotasi mutasi dinilai tidak berdasarkan pada kompetensi dan kinerja pejabat, melainkan lebih pada kepentingan politik.

– Pola Karier Tidak Jelas: Sejumlah jabatan yang seharusnya diisi pejabat senior dibiarkan kosong, sementara pejabat berprestasi malah dipindahkan.

– Penempatan Pejabat Tidak Sesuai Kompetensi: Pejabat dengan persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari temuan BPK tetap diposisikan pada jabatan strategis.

Reaksi dari Masyarakat dan DPRD:

– Gugatan ke PTUN: DPRD Kabupaten Bandung Barat didesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji ulang kebijakan rotasi-mutasi tersebut.

– Aksi Protes: Rencana aksi protes di kantor Pemkab Bandung Barat akan digelar untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat.

Dasar Aturan yang Dilanggar:

– PP 11 Tahun 2017: Peraturan Pemerintah tentang manajemen PNS yang telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020.

– Undang-Undang No. 5 Tahun 2014: Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur prinsip merit system dalam pengisian jabatan.

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja KBB M Raup.         Editor Red: Egha.

Bandung Barat, Jabar — Kebijakan rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memicu gelombang kritik dan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Isu ini diduga mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir, yang disebut-sebut sebagai aktor utama di balik kekacauan birokrasi yang tengah melanda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu pendapat yang mencuat menyebutkan bahwa kebijakan tersebut seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Namun, pelaksanaannya justru dinilai sarat dengan intrik politik dan pelanggaran sistem, sehingga berpotensi menimbulkan mosi tidak percaya dari publik.

Seorang aktivis dari salah satu paguron, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai rotasi dan mutasi tersebut janggal dan terkesan penuh permainan politik. “Kalau begini terus, bisa-bisa Bandung Barat rungkad,” ujarnya sambil tersenyum, menyebut dirinya hanya sebagai warga biasa yang mengikuti titah pemimpin.

Ia juga menyoroti bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih fokus pada isu-isu mendesak seperti kesenjangan ekonomi dan infrastruktur. “Lihat saja jalan rusak parah di Lembang yang sampai viral karena ditanami pohon pisang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, melalui proses evaluasi yang objektif. “Kalau dipimpin bukan oleh ahlinya, dan mulai dari nol lagi, ya hancur ujung-ujungnya. Setiap pimpinan harus paham anggaran dan tanggung jawabnya,” tambahnya dengan nada kecewa saat diwawancarai pada Jumat, 19 September 2025.

Ia juga menyoroti banyaknya kekosongan jabatan kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. “Mumet. Jangankan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan prajuritnya saja tidak,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun kebijakan ini diklaim sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan putusan PTUN Bandung, pelaksanaannya tetap menimbulkan tanda tanya besar.

Media juga mewawancarai salah satu ketua organisasi masyarakat yang menyatakan bahwa rotasi dan mutasi kali ini dianggap tidak adil. Pejabat berprestasi justru dipinggirkan, sementara jabatan hasil open bidding tidak sesuai mekanisme. Bahkan, ada pejabat bermasalah yang tetap dipertahankan di posisi strategis.

Sebelum mengakhiri pembicaraan, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan rekam jejak dan latar belakang pendidikan dalam penempatan ASN. “Pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Terlihat loncat-loncat dan tidak masuk akal,” pungkasnya.

Di akhir laporan, Sekda kembali disebut sebagai aktor sentral dalam polemik ini, yang dinilai gagal menjaga sistem karier ASN yang seharusnya jelas dan terukur.

NARASUMBER PEWARTA: LIZ/RED. EDITOR RED : EGHA.

JAKARTA – Christine Valiantina & Iskandar Budi Mulia adalah teman semasa sekolah dasar (SD) mereka berpisah selama kurang lebih 30 tahun dan kemudian bertemu kembali disaat mereka sudah matang dalam segala hal. Pertemuan itu akhirnya menimbulkan benih-benih cinta dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Christine Valiantina atau biasa disapa teh Tina ini adalah seorang pengusaha wedding yang namanya kini sangat diperhitungkan di industri wedding Jakarta, sedangkan Iskandar Budi Mulia adalah seorang pembisnis yang sukses. memang kisah cinta mereka banyak sekali kita jumpai di beberapa cerpen kehidupan, namun berbeda dengan kedua pasangan ini, yang sangat unik (lama terpisah bertemu lalu menikah) gelaran resepsi pernikahannya pun begitu mewah bak Raja dan Ratu.

Perayaan pernikahan mereka dilangsungkan di Balai Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal ,22 Februari 2025 yang lalu. Kamis, ( 08/09/2025)

Pertemuan kedua pengusaha ini adalah menyatukan cinta lama semasa sekolah dasar (SD) , penantian begitu lama dan menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa pernikahan akan datang di waktu yang tepat, karena perpisahan selama kurang lebih 30 tahun belum tentu artinya tidak jodoh, jodoh ditunggu, mereka bersatu dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan yang terbilang mewah ini mendatangkan para pejabat negara dan artis Ibu kota, bahkan pernikahan ini menjadi sorotan media. Bukan hanya menampilkan kemewahan namun juga cerita unik di balik pernikahan tersebut.

Banyak hal yang bisa kita simpulkan dalam cerita ini, yaitu dimana cinta itu tidak mengenal waktu dan tempat, dan jodoh pasti bertemu.

Narasumber Pewarta : Wira Satya/ H Widi. Editor Red : Egha.

LANNY JAYA – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa Program TNI AD Manunggal Air sepenuhnya merupakan inisiatif TNI Angkatan Darat. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.

Satgas 511/DY Pos Malagay baru beberapa hari menempati Pos setelah melihat banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih,Dipimpin Langsung Danpos Malagay Lettu Inf Sena Nurjabbar S.Tr(Han) mengunjungi Honay-honay warga yang terkendala air di Kampung Numbukawi Distrik Malagay Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (6/9/25).

Hasil meninjau medan sungai air bersih kurang lebih berjarak 2,7 Km dengan medan yang sangat sulit,tanjakan dan sangat jauh dari pemukiman honai Masyarakat,Satgas 511/ DY Pos Malagay berupaya mengalirkan dengan gratifikasi dari sumber air bersih dialirkan ke bak2 penampungan di kampung yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses air yang layak konsumsi.”ujar Danpos

Lebih lanjut Komandan Satuan Tugas Yonif 511/DY Mayor Inf Amar Supratman

“Program air bersih ini bukan hanya tentang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga tentang memberi harapan dan dasar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Papua,”tegasnya

Mama Mina adalah salah satu warga di Desa Numbukawi Distrik Malagay Lanny Jaya Papua Pegunungan Tengah yang mengalami kesulitan air bersih.

“Terima kasih banyak Dansatgas 511, Danki dan semua anak anak Pos sudah bantu Mama dan Masyarkat dalam kesulitan, masyarakat semua senang.”tutupnya

Satgas 511/DY akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lanny Jaya Papua Pegunungan Tengah khususnya di Desa Numbukawi Distrik Malagay.

Narasumber Pewarta: Kasub Kogartap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna Irwan (SKOGAR BOGOR). Editor Red: Egha.

BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat akhirnya angkat bicara terkait polemik Gaji dan Tunjangan Jumbo rumah anggota DPR, bukan karena nilainya yang bisa menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan, tetapi juga lantaran adanya tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang membuat seolah-olah para wakil rakyat bebas dari kewajiban pajak.

Pernyataannya muncul sehari setelah unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung DPR, Senin (25/08), berujung ricuh dan memicu gelombang kritik publik di media sosial.

Menurut Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat M Raup mengatakan, bahwa “Polemik ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit,”tegasnya.

Unjuk rasa yang digelar pada Senin (25/08/2025) oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, berlangsung panas dan sempat melumpuhkan lalu lintas serta jalur KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Rakyat kini sedang dalam kesusahan, kesulitan mencari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” tegasnya kembali M Raup.

Di tengah krisis ekonomi seperti ini dan ketimpangan sosial yang tajam, isu soal tunjangan dan gaji pejabat negara dipastikan akan terus menerus menjadi sorotan publik,”ujarnya M Raup selaku Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat.

Kemarahan terhadap DPR tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga terus mengalir di media sosial. Tagar-tagar seperti #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menjadi trending topik selama beberapa hari terakhir.

Benahi dan Sejahterakan dahulu Rakyat, sebelum Wakil Rakyat mensejahterakan dirinya sendiri,”pungkasnya.

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup/Egha. Editor Red : Egha.

“`