Bandung Barat, Jabar – Pers kembali mendapat tamparan keras, bukan dari pembaca yang kritis atau redaktur yang galak, tapi dari orang yang seharusnya paham bahwa tugas jurnalis dilindungi undang-undang. Kali ini, ajudan Bupati Bandung Barat telah melakukan intervensi dan menghalangi kerja wartawan saat meliput bencana alam di lapangan, Selasa (18/3/2025).

Akibat insiden ini, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Bandung Barat, M. Raup, beserta jajaran pengurusnya menggelar Rapat Koordinasi Darurat di Posko Pokja KBB. Dalam rapat tersebut, mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh diinjak-injak, bahkan oleh ajudan pejabat sekalipun.

“Tugas dan kerja jurnalis itu dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jadi, siapa pun yang menghalangi, siap-siap berhadapan dengan hukum,” tegas M. Raup, dengan nada yang lebih tegas dari sekadar janji kampanye.

Pasal 18 UU Pers: Ancaman Penjara untuk Siapa Pun yang Menghalangi Pers

Sebagai pengingat bagi pihak-pihak yang mungkin lupa atau pura-pura lupa, Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik bisa dipenjara hingga dua tahun atau didenda maksimal Rp500 juta.

“Ini bukan hanya tentang hak jurnalis, tetapi juga hak masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Kalau jurnalis dihalangi, lalu siapa yang akan mengabarkan kebenaran? Pak RT?” sindir M. Raup dengan nada penuh ironi.

Tindakan ajudan Bupati Bandung Barat ini bukan hanya merugikan para jurnalis, tetapi juga membahayakan demokrasi dan kebebasan pers. Jika ajudan saja sudah berani bertindak seperti ini, jangan heran kalau nanti ada ajudan-ajudan lain yang lebih berani bertingkah ala “bodyguard informasi”, memilih mana berita yang boleh tayang dan mana yang harus dihapus dari catatan sejarah.

“Kami bukan musuh pejabat, tapi kalau kerja jurnalistik kami dihalangi, jangan salahkan kalau publik mulai bertanya-tanya: apa yang sedang disembunyikan?” lanjut Ketua Pokja dengan nada penuh sindiran.

Intervensi terhadap kerja jurnalistik bukan hanya tanda ketidakmampuan menerima kritik, tetapi juga gejala otoritarianisme yang harus diwaspadai. Demokrasi yang sehat membutuhkan media yang bebas, bukan media yang harus lolos sensor ajudan sebelum terbit.

“Kami akan terus menjalankan tugas kami. Jika ada yang merasa terganggu dengan kerja jurnalis, mungkin karena ada yang tidak ingin masyarakat tahu kebenaran,” tutup M. Raup.

Pertanyaannya sekarang, apakah insiden ini akan ditindaklanjuti atau hanya akan menjadi angin lalu? Karena kalau dibiarkan, bisa jadi ke depan jurnalis harus meliput dengan surat izin dari ajudan bupati dulu. (TIM/Red)

Narasumber: Ketua Pokja Wartawan KBB/Liesnaegha. Tim Red: Liesnaegha – Syarif Al Dhin

Bogor – Setyakitapancasiala.com I Relawan Prabowo Gibran , Setya Kita Pancasila (SKP) bersama Babinsa dan Bimaspol Bojong Kulur menggelar kegiatan sosial bagi wilayah terdampak banjir. Ratusan paket makanan biskuit, susu, air mineral, sirup dan beberapa  vitamin dibagikan kepada warga Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu (9/3/2025).

Terlihat pula pengacara handal Shinta Bebi, SH, MH yang juga salah satu pengurus organisasi kemasyarakatan Setya Kita Pancasila , Mengatakan “Dengan semangat berbagi dan kepedulian, aksi ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa kebaikan sekecil apa pun dapat memberikan dampak besar bagi mereka yang membutuhkan” ucapnya di sela sla pembagian Takjil di wilayah Bojong Kulur .

Redaksi SKP

setyakitapancasila.com I Berawal dari di kuasakannya Korban yang bernama  Sri Murtanti Kepada Pengacaranya yang bernama  Bonifansius sulimas , sh., mh yang saat ini telah di laporkan ke Polda metro Jaya ( PMJ ) dengan nomor : STTLP/ B / 5474 / XI / 2021 / SPKT / POLDA METRO JAYA ,untuk menagih dana saham yang berada di PT EOD TECHNOLOGY

Namun  dana tersebut telah di cairkan melalui terlapor dengan jumlah Rp.19.276.000.000 ( sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah ), pada tanggal 11 November 2019 silam.

Saat ini terlapor masih beraktivitas seperti biasa walau surat pelaporan yang telah di laporkan oleh, pengacara Sri Murtanti bernama Dr(c)Jefferson Hutagalung, S.H., M.H, berkantor sebagai Advokat Hukum Indonesia Legal Partner.

Menurut penjelasan Jefferson Hutagalung ” Kasus ini sudah di laporkan sejak tahun 2021, namun sampai saat ini pihak kepolisian belum ada tindak lanjut, mengenai kasus pengelapan tersebut ” jelasnya .

” Dalam pelaporan sudah jelas pengelapan masuk KUHAP 372 serta barang bukti penerimaan uangpun ada sudah jelas penerimanya, terus nunggu apa lagi Sementara saksi2 dan bukti sebagai permulaan yang cukup sudah dipegang penyidik” tambah Jefferson, saat di konfirmasi pihak media melalui pesan singkat whatsahppp nya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Namun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
1. perkara mudah;
2. perkara sedang;
3. perkara sulit; dan
4. perkara sangat sulit.

Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan.

Dalam hal Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Maka dapat menyampaikan pengaduan masyarakat (“Dumas”). Dumas dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Redaksi, SKP

CIMAHI, JABAR – Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu orang yang diamankan jajaran Satnarkoba Polres Cimahi. Ia diduga menjadi salah satu pemakai narkoba jenis sabu.

Menurut Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto, Ketua Bawaslu Bandung Barat (KBB) ditangkap bersama dua orang rekannya yang juga sebagai pemakai, serta barang bukti sabu seberat 0,84 gram.

“Kita amankan tiga orang berinisial LMF, TY dan RI. Dimana saat penangkapan ditemukan barang bukti 0,84 gram sabu,” ungkap Kapolres Tri Suhartanto.

Kasus tersebut terungkap dari penyelidikan Satnarkoba Polres Cimahi, setelah sebelumnya polisi menangkap tiga orang pelaku tindak pidana narkoba berinisial SP, AP, dan EKS yang merupakan satu keluarga.

Satu pelaku merupakan bandar, sementara dua pelaku lainnya bertindak sebagai kurir, diamankan polisi sebelumnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

“Dari mereka kita dapatkan barang bukti sabu seberat 20,94 gram. Kemudian dalam pengembangannya, bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Satnarkoba, para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai,” sambung Tri.

Dari situlah polisi kemudian menangkap tiga orang pemakai, diantaranya Ketua Bawaslu KBB, seorang pengacara, beserta satu orang rekan pengedar berinisial SP.

Kepada awak media, salah satu pemakai yang ditangkap mengaku sudah dua kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ia juga menceritakan kroologi hingga akhirnya ditangkap polisi.

“Saat itu saya memang mau mencari galon (air minum isi ulang) karena di rumah habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan dan ngobrol-ngobrol, abis itu juga diajak patungan dan ternyata membeli itu,” akunya.

Para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) atau Psal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup serta denda maksimal Rp10 miliar.

Sementara kepada pemakai, Polisi menjerat dengan pasal 112 ayat (1) jucto Pasal 127 Undang-Undang narkotika, ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

NARASUMBER PEWARTA: HUMAS/HERY. EDITOR RED: EGHA.

BANDUNG BARAT, JABAR – Banjir kini menjadi sorotan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Lembang , Bandung Barat, ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut , apalagi Lembang terkenal sebagai tujuan destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat .

Beberapa titik jalan di wilayah Lembang, disaat musim penghujan tiba berubah bagai sungai, titik banjir yang sering terjadi yaitu di ruas jalan depan Pasar Panorama Lembang.

Menurut Camat Lembang Bambang Eko Setyo Wahjudi, bahwa ” banjir yang terjadi di depan Pasar Panorama penyebab nya adalah air hujan tidak tertampung sebagaimana mestinya , dan air hujan dari kawasan atas seharusnya masuk ke dalam saluran drainase di perempatan jalan raya Lembang-Maribaya,”ujarnya.

Menurut Camat Lembang, bahwa ” Selama bertugas di Lembang, setiap kali hujan pihaknya selalu berkeliling baik siang ataupun malam. Saya melihat ada genangan didepan lapang Gunung Sahari dan Pasar Panorama. Dan Setelah Saya amati, ternyata drainase yang ada tidak mampu menampung air dari jalan,” ungkapnya Camat Bambang Eko.

Jika hujan lebat, maka debit air yang datang ke titik tersebut akan semakin deras ,karena ditambah dengan air dari wilayah Jayagiri, kemudian turun ke wilayah Cibogo dan kemudian menuju arah pasar,”ujarnya.

Selain itu, banjir bisa saja disebabkan dinding gorong-gorong diantara Pasar Panorama Lembang dan Lapangan Gunung Sahari telah ambruk dan tidak lagi mengalirkan air,”ungkapnya.

Terlebih jika mengacu pada peta pembangunan yang dirintis pemerintah Hindia Belanda, saat ini menurut Bamban banyak saluran air yang tidak berfungsi dengan baik.

Menurut Bambang Eko, bahwa “Jika mengacu pada peta, banyak saluran air buatan Belanda yang sekarang tidak difungsikan lagi. Contohnya saluran besar di jalan Murhadi (depan alun-alun), kalau air mengalir ke tempat tersebut, maka air akan mengalir juga ke arah penampungan yang dulu dikenal Situ Umar, yang sekarang menjadi floating Market,” ungkapnya Camat Lembang.

Tak hanya banjir, dari pantauan awak media di lapangan, nampak sejumlah ruas jalan di Lembang mengalami kerusakan. Diantaranya yaitu ruas jalan Desa Langensari-Cibodas, Cibodas – Suntenjaya, serta di wilayah Wangunsari.

Camat Bambang bahkan menyebutkan, bahwa sejumlah ruas jalan lainnya yang rusak parah, termasuk jalan raya Lembang yang memerlukan penambalan di beberapa titik.

“Seluruh kendala tersebut tak bisa Kami perbaiki karena keterbatasan Akan tetapi, dengan hadirnya Bupati Terpilih Bandung Barat yang saat ini baru menjabat , yang orang Lembang menyebutnya “Bupati Aing” Kita semua merasa optimis akan membawa solusi untuk permasalahan banjir dan masalah lainnya di Lembang,” ujarnya.

Selain kewenangan yang tidak dimilikinya, Bambang kembali menegaskan jika sebagai Camat, dirinya tidak dibekali anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang disebutkannya itu.

Terlebih dalam estimasinya, biaya untuk perbaikan gorong-gorong di Pasar Panorama saja bisa menghabiskan lebih dari Rp 10 Miliar dengan proses pengerjaan yang kompleks, mulai dari membongkar lahan parkir, memperbaiki saluran, hingga mengembalikannya seperti semula.

Namun, Dirinya memastikan jika seluruh persoalan tersebut telah di laporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahkan diketahuinya jika laporan tersebut juga sudah diteruskan kepada Pemprov Jawa Barat,”pungkasnya.

Narasumber Pewarta: Hery/Egha. Editor Red : Egha.

BOGOR, JABAR – Kepala Staf Komando Garnisun Tetap II/Bdg Marsma TNI Novlamirsyah, S.E., M.Tr (Han) mengapresiasi giat positif yang di laksanakan Subgar Bogor membagikan Takjil kepada Masyarakat yang melintas depan kantor Sub Kogartap 0606/Bogor jalan Kol Adiyoso Pakansari. Minggu,(9/3/2025).

Kali ini Garnisun turun ke jalan, bukan untuk melaksanakan giat rajia kendaraan plat dinas,namun memanfaatkan moment di bulan suci Ramadhan yaitu seperti giat yang sudah dilaksanakan sebelumnya di lokasi pasca bencana Banjir kemarin.

Marsma TNI Novlam menyampaikan ke awak media ini melalui Seluler,bahwa
Berbagi takjil kepada seseorang merupakan suatu hal yang baik dan termasuk sebagai sedekah. Itu artinya, kita akan memperoleh pahala bersedekah.

“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”ucap Kasgar

Lebih lanjut disampaikan
Kepala Sub Garnisun Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna” Kita selalu Sinergitas bersama Satpol PP, Dishub, dan karyawan PT.Merapi Maju Makmur setiap Tahunnya kembali menggelar giat membagikan takjil kepada pejalan kaki dan pengendara sepeda motor, sopir dan penumpang angkutan umum yang melintasi Jalan Raya depan Mako Subkogartap 0606/Bogor yang beralamat di jalan Kolonel Adiyoso Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor,”ungkapnya.

“Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, maka di bulan ini tentunya harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan,”ungkapnya, kepada wartawan

Ia mengatakan, pembagian Takjil ini merupakan kerja sama bersama mitra Subgar PT Merapi Maju Makmur beserta Satpol PP dan Dishub Kabupaten Bogor.

“Seribu box Takjil dibagikan kepada pejalan kaki dan pengendara sepeda motor atau para sopir angkutan umum yang melintas di Jalan depan Kantor Subgartap Bogor depan Stadion Pakansari,”kata Kasubgar

Selanjutnya juga area sales manager wilayah Bogor Nur Iqbal menyampaikan, dengan adanya kegiatan bagi-bagi takjil ini, berharap kedekatan TNI dengan masyarakat lebih terjalin erat, karena TNI adalah bagian dari masyarakat,
termasuk dengan Kita sebagai mitra.

“Pemberian takjil ini bertujuan membantu para pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa di rumah untuk berbuka puasa, membantu warga yang berpuasa agar bisa berbuka tepat waktu, apalagi situasi di Bogor karena waktu, macet dan kesibukan, mereka tidak sempat beli makanan atau berbuka di rumahnya,” tutup Iqbal.

Narasumber Pewarta: Kepala Sub Garnisun Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna. Editor Red: Egha.