JAKARTA – Jarang ada figur yang mampu berdiri tegap di dua dunia yang berbeda: pusaran bisnis strategis dan kerasnya advokasi rakyat. Namun, Mua Ifa Yuliana membuktikan hal itu mungkin.

Dengan rekam jejak 20 tahun yang dimulai dari nol sebagai kontraktor, hingga menjadi sosok pengusaha batu bara dan sosok yang kini menjabat sebagai Bendahara Bravo 5 IKN ini telah sukses bermanuver ke bisnis emas dan shipping, tanpa sedikitpun melupakan idealismenya untuk “menggebuk” mafia tanah melalui LSM Gerak Jalan Lurus.”Senin, (8/12/2025)

Perjalanan Ifa di dunia usaha dimulai di sektor kontraktor dan pertambangan batu bara, sebuah arena yang menguji ketahanan mental dan fisik. Setelah sempat melakukan pivot strategis ke nikel, beliau memilih untuk mengambil jeda (vakum) sejenak untuk kontemplasi dan perencanaan ulang.

Hasilnya, Ifa kini muncul sebagai pemain utama dengan portofolio yang terdiversifikasi secara matang. Fokus utamanya telah bergeser ke sektor yang lebih prospektif: Pertambangan Nikel, Pertambangan Emas, dan Real Estate. Sementara di bidang Shipping ( perkapalan ) dan Perdagangan lainya telah dikelola Putri Pertamanya

Melengkapi profilnya yang unik, Ifa juga memegang jabatan Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan di Laskar Merah Putih (LMP). Peran ini membuktikan bahwa visi kepemimpinan Ifa bersifat inklusif, tidak hanya fokus pada kerasnya industri tambang dan politik, tetapi juga terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan peran wanita dalam organisasi.

Kisah 20 tahun Ifa adalah refleksi nyata dari jargon “berjuang dari nol”. Dari tangan seorang kontraktor, ia kini menjelma menjadi pemimpin multi-sektor yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia.

Ifa membuktikan bahwa integritas dan kekuasaan bisa berjalan beriringan.(Tim/red)

Narasumber Pewarta:  Red. Editor Red : Egha.

JAKARTA – Jarang ada figur yang mampu berdiri tegap di dua dunia yang berbeda: pusaran bisnis strategis dan kerasnya advokasi rakyat. Namun, Mua Ifa Yuliana membuktikan hal itu mungkin.

Dengan rekam jejak 20 tahun yang dimulai dari nol sebagai kontraktor, hingga menjadi sosok pengusaha batu bara dan sosok yang kini menjabat sebagai Bendahara Bravo 5 IKN ini telah sukses bermanuver ke bisnis emas dan shipping, tanpa sedikitpun melupakan idealismenya untuk “menggebuk” mafia tanah melalui LSM Gerak Jalan Lurus.” Selasa, (8/12/2025)

Perjalanan Ifa di dunia usaha dimulai di sektor kontraktor dan pertambangan batu bara, sebuah arena yang menguji ketahanan mental dan fisik. Setelah sempat melakukan pivot strategis ke nikel, beliau memilih untuk mengambil jeda (vakum) sejenak untuk kontemplasi dan perencanaan ulang.

Hasilnya, Ifa kini muncul sebagai pemain utama dengan portofolio yang terdiversifikasi secara matang. Fokus utamanya telah bergeser ke sektor yang lebih prospektif: Pertambangan Nikel, Pertambangan Emas, dan Real Estate. Sementara di bidang Shipping ( perkapalan ) dan Perdagangan lainya telah dikelola Putri Pertamanya

Melengkapi profilnya yang unik, Ifa juga memegang jabatan Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan di Laskar Merah Putih (LMP). Peran ini membuktikan bahwa visi kepemimpinan Ifa bersifat inklusif, tidak hanya fokus pada kerasnya industri tambang dan politik, tetapi juga terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan peran wanita dalam organisasi.

Kisah 20 tahun Ifa adalah refleksi nyata dari jargon “berjuang dari nol”. Dari tangan seorang kontraktor, ia kini menjelma menjadi pemimpin multi-sektor yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia.

Ifa membuktikan bahwa integritas dan kekuasaan bisa berjalan beriringan.(Tim/red)

Narasumber Pewarta: Red. Editor Red : Egha.

BANDUNG BARAT, JABAR – Kelompok Kerja Wartawan KBB (Pokja Wartawan KBB) akan mengelar kegiatan Rapat Kerja (RAKER) di penutup ujung tahun 2025 ini, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi sesama anggota, dengan perjalanan mengendarai motor (touring).

Sebelum Kegiatan Rapat Kerja tersebut, sebelumnya Ketua Pokja, M. Raup menggelar Rapat Koordinasi Rutinan sambil makan liweut bersama di Posko Pokja Wartawan Bandung Barat, dengan diawali Doa’ bersama-sama untuk keselamatan dan kesehatan, serta kemudahan untuk semua anggota Pokja Wartawan KBB selama bertugas, pada hari Jum’at, (05/12/2025).

Dalam Rapat Koordinasi Rutinan keanggotaan Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat ini, selaku Ketua Pokja M Raup menyampaikan terkait pentingnya menjaga integritas dan solidaritas antara anggota Pokja Wartawan, dan dapat menjaga Marwah dan Martabat sebagai jurnalis/wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik, agar Profesional dan Berkualitas, hingga mempunyai nilai-nilai positif di mata publik,” ungkapnya M Raup.

Selanjutnya, M Raup selaku Ketua Pokja memberikan kesempatan kepada seluruh pengurus, anggota yang hadir untuk menyampaikan masukan dan sarannya, agar dapat saling bertukar pikiran, informasi serta ide positif, agar Pokja Wartawan Bandung Barat dapat lebih maju dan lebih baik lagi .

Sebelum menutup Rapat Koordinasi Rutinan keanggotaan, M Raup berpesan, bahwa ‘ sebagai Insan Pers Kita semua jangan sampai merendahkan diri sendiri dengan memaksakan diri mengharapkan imbalan dari pemberian pihak manapun, kecuali pihak tersebut memberikan ikhlas, karena apresiasi atas Kredibilitas, Kualitas dan Kuantitas atas hasil dari karya tulis Kita ,” tutupnya.

Selanjutnya, kegiatan Rapat Koordinasi Rutinan keanggotaan Pokja Wartawan KBB berjalan lancar sesuai harapan, dan ditutup dengan Do’a bersama . (Tim Red )

Narasumber Pewarta: Tim Pokja Wartawan Bandung Barat. Editor Red : Egha.

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di wilayah Kecamatan Sandai dan Kecamatan Sayan, Hulu Sungai, kembali mencuat ke permukaan. Temuan investigasi tim media pada Senin, 01 Desember 2025, menunjukkan sedikitnya belasan hingga hampir 20 unit mesin dompeng beroperasi aktif di kawasan Dusun Serinding, Desa/Kelurahan Petai Patah, Kecamatan Sandai—tepat di dekat pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat.

Operasi PETI tersebut berlangsung masif, brutal, dan terang-terangan, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum. Dari perjalanan darat hanya 20–30 menit dari pusat Sandai, tim langsung menemukan aktivitas pertambangan yang dikelola secara terorganisir.

DIDUGA DIKENDALIKAN CUKONG LOKAL, BERMODAL BESAR & SUPLAI SOLAR SUBSIDI

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, aktivitas PETI tersebut diduga dikendalikan sejumlah pemodal (cukong) lokal, yang dikenal luas di Kecamatan Sandai dan sekitarnya. Mereka antara lain berinisial:EO (Pasar Sandai),
AT (Terap),AN (Pasar Baru),ALG/AY (Simpang 3 Pangan — dikendalikan putranya AT dari Sandai).

Mereka diduga menjadi pemodal utama, pemasok alat, serta penyedia BBM subsidi jenis Bio Solar untuk menggerakkan mesin-mesin PETI. Aktivitas mereka dikenal lama dan kuat di wilayah Sandai, bahkan diduga seperti kebal hukum.

Seorang pekerja PETI yang ditemui media, dan meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan, bahwa “Cukong penampung emas ilegal di Sandai itu banyak sekali. Mereka bukan hanya menampung emas, tapi juga memasok mesin dan peralatan tambang dari Sandai sampai Sayan dan wilayah lainnya.” ungkapnya.

DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG SANGAT SERIUS

Dari hasil investigasi memperlihatkan dampak kerusakan yang mengkhawatirkan, diantaranya yaitu :

1. Kerusakan Sungai & Sedimentasi Berat, sehingga air sungai berubah keruh akibat pengerukan, kemudian Sedimentasi menyebabkan aliran air terganggu, berpotensi memicu banjir musiman.

2. Pencemaran Air dan Tanah, akibatnya
lumpur limbah tambang masuk ke tanah pertanian masyarakat, dan
air untuk keperluan rumah tangga mulai tercemar.

3. Hilangnya Ekosistem & Biodiversitas, yaitu
Flora dan fauna sungai, terutama ikan, terancam punah, serta habitat alami rusak secara permanen.

4. Konflik Sosial, yaitu meningkatnya kecemburuan sosial antar warga, serta
ancaman premanisme dari oknum pengelola tambang ilegal.

5. Penggunaan BBM Subsidi secara Ilegal yaitu
Bio Solar yang harusnya untuk nelayan & petani malah dipakai PETI, otomatis ini dapat memperburuk kelangkaan BBM bagi masyarakat.

6. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu keuntungan emas ilegal biasanya tidak tercatat dan disamarkan lewat pembelian aset.

PAKAR HUKUM: PELANGGARAN BERLAPIS & BERAT

Menurut Dr. Yulianto Winarno, SH., M.Hum, pakar hukum lingkungan dan pidana Universitas Indonesia, menyampaikan, bahwa”
Apa yang terjadi di Kecamatan Sandai dan Sayan adalah pelanggaran berlapis:
– Pelanggaran UU Minerba
– Pelanggaran UU Lingkungan Hidup
– TPPU
– Penyalahgunaan BBM bersubsidi
Semua pihak yang terlibat—cukong, operator lapangan, hingga dugaan pembiaran oknum aparat—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.” ungkapnya.

LANDASAN HUKUM YANG DILANGGAR:

1. UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba)
Pasal 158:
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin diancam penjara 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

2. UU No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup)
Pasal 98 & 99:
Perusakan lingkungan secara sengaja dikenai penjara hingga 15 tahun dan denda Rp15 miliar.

3. UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)
Pasal 3–5:
Menyamarkan hasil tindak pidana dapat dikenai penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

4. UU Migas No. 22 Tahun 2001 & Perpres No. 191/2014
Pasal 55–56:
Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dipidana penjara 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

SERUAN TINDAKAN TEGAS

Tim investigasi media meminta Bupati Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Minerba, serta BPH Migas untuk: Melakukan penyidikan mendalam, Menindak cukong-cukong besar,
Menyita seluruh alat dan aset tambang ilegal,
Menindak tegas oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran.

KESIMPULAN:

Aktivitas PETI di Sandai dan Sayan bukan lagi skala kecil, tetapi telah menjadi operasi besar, terstruktur, dan dibiayai pemodal kuat. Dampaknya menghancurkan lingkungan, merugikan masyarakat, dan jelas merupakan tindak pidana berlapis.

Sumber: Warga Masyarakat. Pewarta: Jono.
Editor: Jono/Egha.

DESA GIRIMUKTI, SAGULING , BANDUNG BARAT – Kegiatan pembersihan lahan Desa Girimukti, Saguling, Kab. Bandung Barat, menjadi bagian dari kolaborasi antara program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Program Pembangunan Daerah yaitu Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), dengan pemerintah daerah/Desa, TNI, dan masyarakat setempat, yang digelar pada hari Selasa, (3/12/2025) di Aula Sekolah SMPN Saguling.

Tujuan utamanya program ini adalah untuk mendukung pembangunan dan memperkuat ekonomi di setiap pedesaan, diantaranya Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Bandung Barat.

Program KDMP Desa

KDMP adalah singkatan dari Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program strategis nasional dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Koperasi ini berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan untuk Membangun kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan Desa Girimukti,Kec. Saguling adalah salahsatu Desa yang turut serta untuk menyukseskan program tersebut.

Tujuannya yaitu untuk Menghimpun potensi usaha kecil dan menengah lokal, Memperkuat ketahanan pangan dan menekan inflasi,

Menciptakan lapangan kerja,dengan bersama – sama

Pembersihan lahan dalam konteks KDMP .

Untuk itu Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Bandung Barat menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan gerai KDMP atau fasilitas pendukung untuk kegiatan ekonomi koperasi ini.

Kegiatan BSMSS

BSMSS, atau Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa yang di laksanakan di Aula SMPN Saguling tersebut di hadiri oleh Kepala Desa Girimukti, Saguling Isac, Wakasip Kodim0609/Bandung, Camat Saguling beserta Jajaran , dan Perwakilan dari Dinas Kabupaten Bandung Barat, Danramil,Kapolsek Batujajar, dan Kepsek SMPN Saguling yang memberikan fasilitas tempat untuk menyampaikan program kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya jajaran Kodam III/Siliwangi, untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di setiap pedesaan.

Program ini melibatkan kerja bakti antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan kali ini kolaborasi dengan Desa Girimukti, Saguling, Bandung Barat.

Program BSMSS bisa sangat beragam,termasuk Pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa (jalan, drainase),

Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan sosial dan kesehatan.

Sinergi Pembersihan Lahan KDMP dan BSMSS dengan Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Bandung Barat

di lapangan diantaranya kegiatan pembersihan lahan untuk pendirian gerai KDMP dapat disinergikan dan dilaksanakan melalui kegiatan BSMSS atau karya bakti TNI bersama masyarakat.

Kolaborasi ini bertujuan untuk Mewujudkan semangat gotong royong dan kebersamaan antara komponen masyarakat, pemerintah, dan TNI.

Mempercepat persiapan lahan yang dibutuhkan untuk program KDMP dengan Memastikan program pembangunan di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Jadi, pembersihan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk merealisasikan program ekonomi kerakyatan KDMP di Desa Girimukti, yang didukung pelaksanaannya melalui inisiatif pembangunan daerah seperti BSMSS.

Narasumber Pewarta: Red/Egha. Editor Red: Egha.

DESA MARGAJAYA, BANDUNG BARAT – Pembangunan infrastruktur untuk Desa – desa yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) merupakan program pemerintah provinsi untuk mendanai proyek di tingkat desa, seperti pembangunan atau perbaikan jalan.

Bantuan dari Provinsi tersebut disalurkan melalui pemerintah desa dan digunakan untuk berbagai proyek fisik yang meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas.

Seperti hal nya kegiatan perbaikan Infrastruktur di wilayah Kp.Caringin, RW 02 dan Kp. Ciburial, RW 06, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada hari ini Selasa,(2/12/2025).

Anggaran Perbaikan Infrastruktur di Wilayah Desa Margajaya, dapat dilaksanakan dengan menggunakan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp, 98.000.000.,berupa hotmix dengan Volume 248 m * 2,5 m yang dilaksanakan dengan Swakelola Pemerintah Desa bersama Warga setempat, dibawah Pengawasan Kesra Desa Margajaya Ade Suparma.

Menurut Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC., MA menyampaikan pada awak media ini,bahwa” dengan perbaikan infrastruktur ini, mudah -mudahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,”ungkapnya.

Dan, Pemanfaatan Bantuan Keuangan Provinsi untuk pembangunan infrastruktur ini menggunakan hotmix, yang bertujuan untuk memperbaiki jalan yang telah rusak dan menghambat aktivitas warga, terutama saat musim hujan,”jelasnya Kepala Desa H Ahmad Saepudin LC ,MA.

Selanjutnya, Kepala Desa Margajaya menyampaikan juga , bahwa ” dengan adanya Bantuan Keuangan Provinsi adalah salah satu sumber pendanaan pembangunan bagi Desa – desa, karena Manfaat Program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ini dapat
Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang berdampak pada kelancaran konektivitas antar Kampung dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik dan ekonomi khususnya,” pungkasnya.

Kemudian, awak media ini menemui Sekdes Sumili di Kantor Desa Margajaya, dan Ia mengatakan, bahwa ” Bantuan Keuangan Provinsi ini telah Memberikan stimulus positif untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Desa Margajaya secara keseluruhan, dan
Menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam membantu pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan di tingkat desa,”pungkasnya.

Kegiatan Perbaikan Infrastruktur jalan hotmix di Dua wilayah yang berada di Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat berjalan lancar sesuai harapan, dibawah pengawasan Kesra Pemdes Margajaya, Tokoh Masyarakat, Binmas, Babinsa,dan salahsatu anggota TNI AD yang turut serta mengawasi jalannya proses perbaikan infrastruktur jalan hotmix di Desa Margajaya tersebut. (Red)

Narasumber Pewarta: Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA/Egha. Editor Red : Egha.

Jakarta – Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh menghelat Rapat Akbar Konsolidasi Nasional pada Kamis, 27 November 2025, di D’Maritime Café and Resto, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi gerakan buruh dalam merespons dinamika ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks.

Dalam surat undangan resmi bernomor 017/URN/JKT/XI/2025, Forum menyampaikan bahwa situasi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kondisi tersebut berimbas pada sektor ketenagakerjaan, terlihat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), bertambahnya pengangguran, hingga ketidakpastian implementasi sejumlah regulasi yang mengatur hak-hak pekerja.

Forum menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut gerakan pekerja untuk memperkuat konsolidasi internal agar dapat berperan aktif dalam memberi masukan kebijakan serta menjaga kepentingan buruh. Konsolidasi Nasional ini disiapkan sebagai wadah dialog strategis antara pimpinan serikat pekerja, pakar hukum, dan akademisi.

Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan pandangan, di antaranya:

Feri Amsari sebagai Ahli hukum tata negara, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO). Dalam kesempatan tersebut, Feri Amsari memberikan perspektif mengenai dinamika legislasi ketenagakerjaan serta pentingnya tata kelola hukum yang berpihak pada perlindungan warga negara, termasuk kelompok pekerja.

Disamping itu, Jumhur Hidayat, aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat yang pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI. Dengan pengalaman panjang dalam isu pekerja migran dan advokasi sosial, ia menyampaikan pandangan strategis tentang posisi gerakan buruh di tengah perubahan arah pembangunan nasional serta pentingnya menjaga prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, senada dikatakan R. Yadi Suryadi sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Jawa Barat, dalam sesi pandangannya, menekankan pentingnya persatuan gerakan serikat pekerja sebagai modal utama dalam memperjuangkan hak-hak buruh, memperkuat posisi tawar, dan memastikan isu-isu strategis ketenagakerjaan mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam arah konsolidasi dan tujuan strategis tersebut disepakati pertemuan ini merumuskan agenda strategis yang fokus pada: penguatan koordinasi antar serikat pekerja dan serikat buruh, penyusunan rekomendasi bersama terkait isu-isu perburuhan terkini, perumusan langkah advokasi kebijakan berbasis riset, serta pemantapan sikap organisasi buruh menghadapi dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan ke depan.

Forum berharap konsolidasi ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat perlindungan pekerja dan kualitas hubungan industrial di Indonesia.

Para inisiator Forum Urun Rembug Nasional dari berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja menandatangani undangan tersebut, sekaligus mengajak seluruh pimpinan organisasi buruh untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan arah gerakan pekerja di tingkat nasional.

Pertemuan ini dipandang sebagai momentum penting bagi gerakan buruh Indonesia untuk bersatu, memperkuat soliditas, dan membangun posisi strategis dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.***

NARASUMBER PEWARTA: GOBIN/ EGHA. EDITOR RED : EGHA.

BOGOR – Sub Kogartap Bogor bersama SBC,KNPI dan Forum Lintas Ormas dan LSM Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang membutuhkan diperbatasan Bogor Sukabumi tepatnya di Cigombong yang dilalui route Touring dan di lokasi Karang Haji Sukabumi, Sabtu (29/11/25).

Sebelum menyalurkan bantuan tersebut, rombongan melaksanakan sarapan pagi di titik Star Halaman Kantor KNPI Kabupaten Bogor yang dilepas oleh Ketua KNPI Kabupaten Bogor Wahyudi Chaniago, SH.

Rombongan menuju pantai karang haji Sukabumi Perjalanan ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam dimulai star pukul 09.00 WIB.

Rombongan bikers tersebut disambut antusiasme oleh warga di etape pertama Sejumlah bantuan sembako yang diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ketua panitia Marcelinus mengatakan, kehadirannya di Kecamatan Cigombong dan Karang haji adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan sedikit bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya Ketua SBC Adventure Burhani sekaligus penasehat Forum Lintas Ormas dan LSM Kab Bogor mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan rangkaian acara Touring SBC Adventure yang diselenggarakan bekerjasama dengan Sub Kogartap Bogor,KNPI dan Forum lintas Ormas LSM Kab Bogor.

Kegiatan Bakti Sosial dan Touring dipimpin oleh ketua panitia Marcel yang diikuti oleh puluhan Bikers yang merupakan personel Keluarga besar Garnisun Bogor,KNPI,Forum Lintas Ormas dan LSM Kabupaten Bogor,serta sebagian anggota Polres Kabupaten Bogor.Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkendara menggunakan sepeda motor titik Star dari kantor KNPI menuju Karang Haji Sukabumi.

Kepala Sub Komando Garnisun Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna menyampaikan ucapan “Terima kasih atas partisipasi,Sinergitas dan kekompakan para personel Biker dalam Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kehidupan sosial bermasyarakat serta ajang menyalurkan hobi bermotor secara safety dan tetap taat peraturan berkendara. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk rasa kekompakan diantara sesama”.Ucapnya

Bantuan Bakti Sosial berisi paket sembako yang diberikan kepada perwakilan masyarakat yang hadir di Kecamatan Cigombong dan Karang Haji sangat bermanfaat di rasakan Masyarakat,selain itu anggota Sub Kogartap Bogor sekalian melaksanakan Patroli bermotor ke Sukabumi yang merupakan masih wilayah kinerja Sub Kogartap Bogor.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Ketua Lintas Ormas dan LSM sekaligus ketua MPC Pemuda Pancasila Daulat Harahap,Ketua FPMM Ari Bruna,Ketua Bapera Marsel sebagai ketua Panitia Kegiatan,Ketua Plt Harimau Mulyadin,Bendahara Gekira Niky Alferd,Ketua KNPI Wahyudi Caniago,Ketua GM FKPPI Adi Prabowo,Penasehat Lintas Ormas sekaligus Ketua SBC Burhani,Kepala Sub Komando Garnisun Tetap Bogor Mayor inf Irwan Suwarna dan beberapa anggota Polres Bogor.

Kegiatan diakhiri pada malam silahturahmi sekaligus memberikan Tali asih dan sembako kepada orang tua yang sudah jompo dan anak yatim piatu, esok hari minggu rombongan dengan berkendara sepeda motor rencana menuju Bogor.

Narasumber Pewarta: SKOGAR Bogor/Kasub Kogartap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna. Editor Red : Egha.