TAYAN , KALBAR. – Pekan lalu publik dihebohkan dengan cuitan Ketua Litbang YLBH-LMRRI (Bambang Iswanto) terkait dengan adanya tambang bauksit di tayan yang tidak mengantongi izin dari kementerian KLHK.

“Muncul banyak spekulasi siapa sosok diduga yang ada dibalik tambang ilegal yang mengepung pertambangan bauksit ilegal di Tayan,Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat diduga ada bekingan kuat di tambang ilegal tersebut.

“Koordinator Lembaga TINDAK Indonesia (Yayat Darmawi.SE.SH.MH) sekaligus pemerhati lingkungan turut angkat bicara menyangkut, aktivitas beberapa tambang bauksit ilegal di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tersebut yang diduga mempunyai bekingan atau dukungan yang sangat kuat,”ucapnya.

“Yayat ,menjelaskan bahwa diduga adanya bekingan tambang ilegal tersebut tidak lepas dari dukungan mafia tambang dan elite pemerintah, serta aparat,”ucapnya.

“Selain itu yang menjadi fokus ada oknum masyarakat yang yang diduga membekup kegiatan tambang bauksit milik oki di desa lalang hingga dusun Selatai yang berinisial A alias Bun-bun dengan modus mengatasnamakan masyarakat setempat untuk kepentingan pribadi agar perusahaan tambang diduga ilegal yang ia backup bisa di terima di daerah tersebut.

“Yayat menyebutkan adanya dugaan bekingan tambang bauksit ilegal milik oki di desa lalang hingga dusun Selatai tersebut berinisial A alias Bun-bun yang di duga kebal hukum dan selalu mengatasnamakan masyarakat setempat untuk memuluskan kepentingan pribadinya dan di duga kuat dekat dengan Petinggi APH di Kalbar,”ucapnya

“Dari hasil investigasi kami di Tim Anti Mafia Tambang, ini saya kira polanya sama dengan modus mengatasnamakan masyarakat setempat agar proses tambang bauksit diduga ilegal milik oki yang diduga di backingi oleh A alias Bun-bun tersebut berjalan dengan mulus supaya tidak ada gejolak sosial di masyarakat yang menjadi hambatan bagi mafia tambang untuk beroperasi di daerah tersebut jelas,”Yayat pada media.(Minggu.25.mei.2025).

“Selain itu, Yayat menyebutkan kekuatan besar diduga adanya backingan yang kuat melibatkan pejabat dan aparat inilah yang membuat pertambangan ilegal sulit untuk diberantas. jadi itu yang menyebabkan illegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali, apalagi A alias Bun-bun yang selalu membawa nama petinggi APH Kalbar mengatakan kepada masyarakat bahwa razia dari pusat hanya sebentar saja paling hanya seminggu, setelah itu mereka akan beroperasi kembali,” pungkasnya.

“Oleh karena itu,yayat menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki agar ada inkam atau pendapatan bagi daerah. selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang padu sehingga menyebabkan efek jera bagi pelaku dan oknum dari pertambangan bauksit diduga ilegal di Tayan,”pungkasnya.

“Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum yang adil, kemudian yang ketiga harus ada efek jera. Jadi kalau misalnya terbukti memang melakukan pelanggaran illegal mining, maka harus ditindak tegas supaya ke depan tidak ada yang berani melakukan illegal mining,” tegasnya.

“Yayat sangat menyayangkan, kekayaan negara yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, namun dengan aktivitas tambang ilegal tersebut hanya akan memakmurkan para mafia tambang. “Seluruh Indonesia ada illegal mining itu kan mestinya kekayaan yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lah ini untuk kemakmuran mafia,”tutupnya.

“Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui maraknya tambang ilegal ini sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan. Tambang ilegal ini berarti aktivitas tambang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain merusak lingkungan, penambang ilegal ini pun tentunya tidak berkontribusi pada penerimaan negara dan daerah. Penerimaan negara dari pertambangan biasanya dari pajak maupun non pajak, seperti royalti, iuran tetap, sewa lahan, dan lainnya.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batu, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tercatat mencapai Rp 75,48 triliun.

“Yayat berharap agar aparat penegak hukum segera menindak tegas siapapun yang diduga membackingi tambang bauksit diduga ilegal yang kebal hukum walaupun ada kedekatan dengan Petinggi APH kalbar tetap harus di tindak sesuai hukum yang berlaku,”Tegas yayat.(Tim/Red)

NARASUMBER PEWARTA : BAM. EDITOR RED : EGHA.

BANDUNG BARAT, JABAR – Infrastruktur sampah mengacu pada semua sistem, fasilitas, dan praktik yang digunakan untuk mengelola sampah, mulai dari pemungutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Ini mencakup berbagai elemen seperti wadah sampah, truk sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, dalam hal tersebut diatas , mengatakan, bahwa ” Penyediaan infrastruktur sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), baik Kabupaten / Kota ,khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sangat perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah dan menyediakan layanan persampahan yang baik bagi masyarakat sesuai dengan UU 18/2008,” ujarnya M Raup. Sabtu, (24/5/2025).

Lalu siapa yang mempunyai tanggung jawab menyediakan layanan infrastruktur layanan persampahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat? Berdasarkan UU 18/2008 juga,  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lah yang berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya kembali M Raup selaku Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat.

Mengingat kewenangan yang terdapat di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka pengelolaan sampah yang baik sangat tergantung terhadap besaran alokasi anggaran yang disiapkan oleh setiap pemerintah itu sendiri. Namun sayangnya, alokasi anggaran pengelolaan sampah pada APBD Bandung Barat saat ini sangat masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya,” ujarnya kembali.

Lalu bagaimana cara Pemerintah Bandung Barat menyediakan layanan persampahan di wilayahnya? Adakah kini tersedia untuk itu?,” Tanya M Raup.

Sedangkan, Tujuan Infrastruktur Sampah adalah untuk :

Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Melindungi sumber daya alam.

Mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Meningkatkan nilai tambah sampah melalui daur ulang dan pengomposan.

Sudah tercapaikah tujuan dari Infrastruktur Sampah tersebut oleh pemerintah kabupaten Bandung Barat? sedangkan kini, dibawah Kepemimpinan Bupati Terpilih Jeje Ritchi Ismail Bupati, Kinerja dalam hal pembangunan Infrastruktur sampah tersebut belum terlihat …jadi, Mau Dibawa Kemanakah Kabupaten Bandung Barat ini,’ pungkasnya.

Narasumber Pewarta : Ketua Pokja Wartawan KBB M. Raup / Egha. Editor Red : Egha.“`

DEPOK, JABAR – Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara paksa tanpa persetujuan.

Pelecehan seksual dalam segala bentuk kerap membuat korbannya merasa tertekan, terintimidasi, direndahkan harga dirinya, dan dipermalukan.

Dan hal tersebut telah dilakukan oleh salah Seorang Pengajar Pendidikan yaitu Seorang Oknum Guru SMPN 3 Kota Depok, Jawa Barat.

Diduga Oknum Guru tersebut telah  melakukan pelecehan pada ke tujuh orang siswinya. Menurut Informasi dari narasumber kepada salah satu media nasional, bahwa Guru ASN ini dengan sengaja menyentuh area sensitif para siswinya,  dengan cara meremas payudara dan bokong para siswinya disaat sedang berlangsung belajar mengajar.

Dan, selanjutnya karena kerap melakukan Aksi pelecehan tersebut, akhirnya terungkaplah di saat siswi-siswi tersebut melaporkan kejadian tersebut ke guru-guru  lainnya.

Kemudian, siswi -siswi yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut, melaporkan dan meminta kepada Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Depok dan  Kepala SMPN 3 tersebut, agar segera menindaklanjutinya atas kelakuan Oknum Seorang guru tersebut yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap ketujuh (7) siswi -siswinya itu.

Dikatakannya oleh narasumber, bahwa “telah terjadi kasus Pelecehan Seksual oleh oknum seorang tenaga pendidik terhadap tujuh siswi di SMPN , saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, dan  kejadian  tersebut terjadi di SMPN 3 Kota Depok,” ungkapnya salah satu korban Siswi yang mengalami pelecehan tersebut, pada Kamis, 22 Mei 2025,(dilansir Instagram Info Kota Depok).

Viralnya berita ini telah menjadi sorotan publik atas yang dilakukan oknum guru tersebut, Ia adalah Seorang Pelatih Ekstra KurIkuler Sekolah (Ekskul) SMPN 3 Kota Depok, dan menurut (S) yang juga salah satu saksi mata atas terjadinya dugaan pelecehan seksual tersebut menyampaikan, bahwa  korban pelecehan seksual tersebut terjadi pada tujuh para siswi yang diduga dilecehkan baik secara fisik maupun verbal.

Selanjutnya, ketujuh siswi yang menjadi korban tersebut menceritakan langsung atas tindakan pelecehan seksual tersebut kepada saksi (S) dari ke tujuh siswi ( korban ) yang melapor adalah siswi yang duduk di  kelas 7, 8, dan 9,” ujarnya.

Selanjutnya, (S) menjelaskan juga, bahwa kasus pelecehan seksual tersebut terjadi dengan waktu yang berbeda dan para  korban pun telah mengaku bahwa dilecehkan secara verba, maupun fisik oleh oknum guru  nya tersebut yang mengajarkan ilmu pengetahuan sosial (IPS) dalam sehari – harinya. Kemudian, di informasikan pula bahwa kini para korban ketujuh  siswi – siswi tersebut telah melaporkan nya  kepada pihak Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Depok serta Kepala Sekolah SMPN 3 Depok dengan didampingi orang tuanya masing – masing .

Peristiwa ini telah viral dan  menjadi sorotan publik, maka dari itu harus secepatnya ditangani dan dituntaskan, dan oknum guru tersebut (pelaku) harus segera diproses dan diberikan sanksi, baik secara administratif maupun  hukuman . (Red)

Narasumber Pewarta : Whisnu M/ Teguh. Editor Red : Egha.

TAPOS,DEPOK, JABAR – Untuk Mewujudkan warga negara yang memiliki karakter bela negara yaitu Rakyat Terlatih (Ratih) yang patriot dan cinta tanah air, Staf Teritorial TNI Angkatan Darat (Sterad) memberikan pelatihan kepada 100 Kader Ratih yang digelar di Kinasih Resort, Jalan Raya Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok, Jawa Barat (21/05/2025).

Asisten Teritorial (Aster) Kasad Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., dalam sambutannya yang dibacakan Waaster Kasad Bidang Wanwil, Kolonel Inf Iwan Budiarso, S.sos., M.Han. mengatakan “melalui kegiatan ini, Para Kader Ratih yang berasal dari unsur Menwa, Satpam, dan Polsus akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan sebagai kader Ratih yang disiapkan sampai terbentuknya kader inti di tiap wilayah,”ungkapnya.

“Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kekuatan serta kemampuan Rakyat Terlatih sebagai salah satu bagian Komponen Pendukung dalam menghadapi segala ancaman,” ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan 100 peserta perwakilan dari seluruh provinsi yang akan melaksanakan pelatihan selama 3 hari, mencakup:

• Pengetahuan tentang sistem pertahanan semesta

• Penanggulangan bencana dan tanggap darurat

• Pengetahuan Psikologi Lapangan

• Pengetahuan Navigasi Darat (Navrat)

• Pengetahuan Wawasan Kebangsaan

Guna membangun jiwa patriotisme peserta Kader Warga Terlatih TA 2025, dalam rangkaian kegiatan TMMD 124, Kodim 0508/Depok juga mengadakan pembekalan wawasan kebangsaan dan kejuangan dengan cara yang menarik dengan metode Gamifikasi, yakni melalui G-TAG (Guerilla Tactical Game).

Ini merupakan permainan interaktif semacam PUBG atau Free Fire yang dihadirkan secara real/live untuk melatih naluri dan kekompakan Tim dalam pertempuran.

Pelaksanaan pelatihan secara berjenjang, sebagai bagian dari strategi soft power bangsa. Jika setiap anak Bangsa Indonesia terlatih, ini akan memberikan detterence effect bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Narasumber Pewarta : Teguh. Editor Red : Egha.

DESA MARGAJAYA, BANDUNG BARAT – Sampah pada umumnya di masyarakat adalah sisa dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap manusia.

Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan, atau tidak bermanfaat bagi manusia, setelah berakhirnya suatu kegiatan.

Menurut Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin Lc.,MA, bahwa ” Sampah bisa mencemari lingkungan, dapat melalui Tanah, Air maupun udara yang menyebabkan permasalahan pada manusia dan ekosistem lainnnya. Hal ini pun akan menimbulkan ancaman yang lebih serius lagi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, apalagi memasuki pertengahan Tahun 2025 ini curah hujan tentunya akan meningkat,” ungkapnya pada awak media ini, Minggu,( 18/05/2025).

Maka, dari itu Pemdes Margajaya serentak bersama- sama dengan para Petugas Kebersihan, Tokoh masyarakat (RW) dan lainnya gercep melaksanakan bersih-bersih sampah di lingkungan RW 16, bawah jembatan tol yang di prakarsai oleh Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC., MA, Sekdes Margajaya Sumilly beserta jajarannya. Minggu,(18 /05/2025).

Menurut Kepala Desa Margajaya, bahwa ” Mengatasi masalah sampah di lingkungan Warga masyarakat Desa Margajaya sangatlah pelik dan sulit, dikarenakan kesadaran warganya yang kurang akan menjaga kebersihan di lingkungan nya, hingga melalui berbagai cara telah dilakukan, baik himbauan secara langsung, spanduk, dan sosialisasi melalui media,”ujarnya kembali.

Mengingat, semua kembali kepada peningkatan kesadaran secara pribadinya warga masyarakat itu sendiri, yang harus diawali dengan proses pengelolaan dan pembuangan, sampah rumah tangga, “ungkapnya.

Untuk itu Kami Pihak Desa Margajaya bersama -sama bergotong royong dengan melibatkan dari berbagai elemen di masyarakat, dalam kegiatan rutin pembersihan sampah di lingkungan, yang kini menumpuk di jalan lintas antar wilayah RW 16 – RW 08 , Desa Margajaya, Kec. Ngamprah, Bandung Barat , dengan cara menggunakan Mesin Custom Pembakar Sampah yang dirancang oleh RW 04, ” ujarnya Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA.

Selanjutnya, Kami Pihak Desa pun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala disetiap lingkungan RW-RW yang berada di Wilayah Desa Margajaya dan menghimbau kepada Warga Masyarakat, untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, dan himbauan inipun telah disampaikan berulang kali, bahkan berkali-kali dalam setiap kegiatan di lapangan, “ujarnya.

“Saatnya kini semua Warga Masyarakat sadar, Tidak akan ada kemajuan tanpa kedisiplinan. Tidak akan ada keberkahan tanpa kebersihan. Marilah berhenti bersikap egois. Buanglah sampah pada tempatnya—karena ini, bukan hanya soal kebiasaan, tapi soal akhlak, tanggung jawab, dan harga diri sebagai warga Desa Margajaya,”pungkasnya.

“Ingat,!! mereka yang membuang sampah sembarangan, sejatinya sedang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan masyarakat dan Tuhan,”tutup Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin Lc.,MA.

Narasumber Pewarta : Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin Lc.,MA./ Egha. Editor Red : Egha.

DESA MARGAJAYA, BANDUNG BARAT – Peningkatan Perbaikan Infrastruktur di seluruh wilayah yang berada di Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah , Kabupaten Bandung Barat, Jabar , sebanyak 17 RW adalah merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat pedesaan, serta mendukung mobilitas sehari-hari. Perbaikan Infrastruktur ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari perbaikan kecil seperti menambal lubang hingga perbaikan besar seperti rabat beton, TPT, Paving blok,dan lainnya.

Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa Margajaya terkait Perbaikan infrastruktur tersebut yaitu melalui:

– Penilaian:
Lakukan penilaian kondisi infrastruktur yang rusak, termasuk jenis kerusakan dan faktor penyebabnya.

– Perencanaan :
Mempertimbangkan anggaran, material yang akan digunakan, dan metode perbaikan yang sesuai dengan kondisi infrastruktur tersebut.

Pembiayaan Perbaikan jalan di Kampung – kampung Wilayah Desa Margajaya, Bandung Barat ini dibiayai melalui anggaran APBDes Tahun 2025 Dana Desa , dibantu pengerjaan nya dengan swadaya masyarakat. Dengan melibatkan pengerjaan nya bersama – sama Warga Masyarakat, Kadus, RW, dan RT serta Karang Taruna, yaitu dengan bergotong royong (kerja bakti) dan saling bahu membahu, dapat menjalin dan meningkatkan kebersamaan, kekompakan Warga Masyarakat tersebut.

Menurut Sekdes Sumilly menyampaikan pada awak media ini, bahwa ” Program Infrastruktur berkelanjutan Desa Margajaya ini melalui masing- Masing RW telah mengajukan dan mengusulkan diantaranya rabat beton, TPT, Paving blok, semua disesuaikan dengan skala prioritas yg di butuhkan di wilayah tersebut yang di ajukan pada saat Musdes RKPDes oleh masing- masing RW nya, dan sebelumnya sudah terlebih dahulu di musdus kan di setiap wilayah masing-masing RW tersebut,”ungkapnya saat memantau pengerjaan perbaikan jalan salahsatunya di Kp. Ciburial Sumber, RT 04 / RW 08, Desa Margajaya, Ngamprah, Bandung Barat, Sabtu (17/05/2025).

Penerapan anggaran perbaikan Infrastruktur di wilayah Kampung – kampung ini disesuaikan semuanya , di setiap Wilayah / RW nya yaitu sebesar Rp , 15. 000, 000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) dengan dimulai dari perencanaan, pembersihan jalan, penambalan lubang, rabat beton, TPT, Paving blok, serta pemeliharaan rutin. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Margajaya, Bandung Barat, akan melakukan pemeliharaan rutin setelah perbaikan selesai untuk memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi baik dan memperpanjang umur jalan- jalan di wilayah Nya tersebut,”ungkapnya Sekdes Margajaya Sumilly.

Manfaat dari perbaikan infrastruktur di wilayah perkampungan tersebut menurut Kepala Desa H Ahmad Saepudin LC.,MA ” untuk meningkatkan Aksesibilitas, diantaranya dengan perbaikan infrastruktur jalan di Kampung – kampung di wilayah nya, maka akan mempermudah akses masyarakat ke berbagai tempat, termasuk pusat kegiatan ekonomi, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya,”ungkapnya ,pada hari Sabtu,( 17/5/2025).

Lanjutnya, ” untuk meningkatkan infrastruktur salahsatunya perbaikan
jalan yang baik, maka akan memperlancar mobilitas masyarakat, baik bagi pejalan kaki dan pengendara ,”ujarnya kembali.

Kemudian, lanjutnya ” dengan peningkatan infrastruktur tersebut, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempermudah akses ke pasar bagi para petani dan warga masyarakat lainnya,”jelasnya.

Dengan peningkatan infrastruktur di Kampung – kampung Kami, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan Kualitas Hidup warganya, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” pungkasnya.

Perbaikan infrastruktur yang di laksanakan melingkupi rabat beton, TPT, Paving blok , di setiap RW yang berada di wilayah Desa Margajaya, yang telah rampung dilaksanakan saat ini diantaranya di RW 09, RW 10, RW 15, RW 11, RW 08 ,dan menyusul RW lainnya secara berurutan, dengan perbaikan infrastruktur ini maka Desa Margajaya telah menyelesaikan keluhan warga ,”jelasnya Kepala Desa Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA .

Peningkatan perbaikan infrastruktur di wilayah perkampungan, Desa Margajaya udah – mudahan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik, mudah – mudahan peningkatan perbaikan infrastruktur di wilayah Desa Margajaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup warganya dan mendukung pembangunan ekonomi warga masyarakat,” tutup nya Kepala Desa H Ahmad Saepudin LC.,MA.

Narasumber Pewarta : Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA / Egha. Editor Red : Egha.

JAKARTA – Oknum pengacara bernama Murtadho, S.H. dari Kantor Hukum LAW FIRM, RDE Advokat & Partner terkesan beralih profesi sebagai pelaksana rekomendasi lembaga partikelir Dewan (pecundang) Pers. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan sekaligus memalukan bagi kalangan advokat.

Bagaimana tidak? Dalam kasus penayangan video di media sosial Tiktok, pengacara haw-haw alias abal-abal itu justru meminta fatwa kepada Dewan Pers, yang terkenal sebagai pemelihara dedengkot koruptor PWI Hendry Ch Bangun cs., terkait video dimaksud. Sejak kapan dewan itu diberi hak untuk menilai kerja-kerja netizen di media sosial? Inilah salah satu kekeliruan besar pengacara yang berdomisili Jl. Desa Sumbergede-Margamulya, Dusun III RT/RW 010/004, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, No. Telp: +62853-8355-7242, itu.

Untuk pemahaman bersama, perlu dijelaskan bahwa kasus ini bermula dari postingan video di media sosial Tiktok terkait dugaan kegiatan penambangan pasir silika secara illegal yang disinyalir dilakukan oleh PT. Nanda Jaya Silika di wilayah Desa Sukorahayu, Lampung Timur. Video yang ditayangkan oleh warga Bandar Lampung bernama Sugiarto tersebut menampilkan informasi yang disampaikan narasumber, yakni warga lokal yang mengaku sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak buruk dari adanya aktivitas penambangan, seperti rusaknya jalan akses masyarakat untuk melaut dan ke ladang.

Tidak hanya itu, kegiatan penambangan juga telah merusak lingkungan di areal penambangan. Dalam video yang beredar, terlihat jelas hamparan pasir yang tadinya merupakan aliran sungai, saat ini berubah menjadi danau yang tampak seperti lautan akibat luasnya areal danau jadi-jadian itu. Dari komentar warga di video Tiktok, terlihat bahwa masyarakat sangat terganggu atas terjadinya kerusakan jalan dan lingkungan akibat penambangan oleh PT Nanda Jaya Silika di wilayah tersebut.

Video terkait dapat disimak di sini: Tambang Pasir Siluman di Lampung Timur (https://www.tiktok.com/@kbninewstex/video/7472032289749273911?q=Tambang%20Pasir%20Siluman%20di%20Lampung%20Timur&t=1746892442383).

Dewan Pers yang menerima pengaduan Murtadho dengan rasa percaya diri berlagak sebagai regulator dan tim penilai media sosial dengan gagah perkasa memberikan penilaian dan rekomendasi atas video Tiktok itu. Tujuh poin hasil penilaian lembaga ini atas video yang tayang di media sosial tersebut, yaitu:

1. Tidak ada caption apapun di video yang tayang di Tiktok, kecuali judul “Tambang Pasir Siluman di Lampung Timur”.
2. Narasi yang menjelaskan video ada di dalam deskripsi.
3. Tidak ada konfirmasi kepada pengadu, yang nama perusahaannya tertayang dalam spanduk yaitu PT Nanda Silika Jaya.
4. Dalam akun tiktok ada disclaimer bahwa akun itu merupakan akun resmi media KBNI News Tex.
5. Pengadu sudah menggunakan hak jawab dan sudah ditayangkan teradu (Sugiarto – red).
6. Media teradu belum terverifikasi Dewan Pers.
7. Pemimpin redaksi teradu belum tersertifikasi wartawan utama oleh Dewan Pers.

Dari ketujuh poin ‘asal njeplak’ Dewan Pers itu, seperti biasa, lembaga ini selalu mengaitkan penilaiannya soal verifikasi Dewan Pers dan status sertifikasi wartawan utama alias UKW illegal keluaran dewan tersebut. Pertanyaan mendasarnya, adakah rujukan pasal perundangan bagi Dewan Pers untuk menilai konten media sosial Tiktok? Mungkin pengacara Murtadho sudah membuatkan peraturan perundangan untuk hal ini.

Lebih lanjut, dalam surat rekomendasinya kepada Sugiarto, yang adalah anggota dan pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung, yang menayangkan video di media sosial Tiktok dengan judul “Tambang Pasir Siluman di Lampung Timur” itu, Dewan Pers memutuskan bahwa teradu melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang dan tidak uji informasi. Dewan pers juga mengatakan bahwa teradu melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber pasal 2 huruf a dan b yang menyebutkan pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi dan berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

“Dari fakta tersebut, publik dapat dengan terang-benderang melihat adanya kekacauan berpikir Dewan Pers yang menggunakan standar buatannya sendiri yang tidak ada rujukan hukumnya untuk menilai tayangan media sosial Tiktok. Dewan Pers juga, seperti selama ini terjadi, terkesan menjadi pembela pihak-pihak atau kelompok yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kasus penambangan pasir yang diduga kuat illegal serta telah merusak jalan dan lingkungan hidup di Lampung Timur, Dewan Pers seia-sekata dengan pengacara Murtadho untuk membela kepentingan perusahaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat,” ungkap Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Sabtu, 10 Mei 2025, ketika menerima pengaduan anggotanya, Sugiarto, tentang surat somasi dari pengacara Murtadho.

Lebih aneh lagi, dalam surat somasinya kepada warga yang menayangkan video Tiktok, Murtadho dengan amat jumawa tanpa rasa malu mendesak agar Sugiarto melaksanakan rekomendasi Dewan Pers soal akun media sosial Tiktok miliknya wajib terversifikasi Dewan Pers dan dia ini harus memiliki sertifikasi wartawan utama Dewan Pers. Edan..!!! Sejak kapan pengacara diberi hak mengancam warga atas dasar rekomendasi Dewan Pers?

“Saya benar-benar tidak habis pikir, ada yaa pengacara bungul gagal nalar macam Murtadho itu. Saya telepon dia berkali-kali untuk menanyakan masalah ini, dia tidak berani angkat telepon saya, benar-benar pecundang!” sebut Wilson Lalengke geram sambil menyentil “nanti kita dituduh tidak konfirmasi, padahal dia yang tidak berani dimintai konfirmasi atas kedunguannya.” (APL/Red)

Depok, setyakitapancasila – Kamis’ 9 Mei 2025, Berlokasi di Pesona Square Depok Kolonel Imam Widharto memperkenalkan Sebuah Wahana yang lebih dari sekedar permainan.

G-Tag bukan sekedar Permainan tembak menembak Paparan Kolonel Imam, ini juga untuk membangkitkan Jiwa Patriotik anak-anak muda Gen Z Milenial, dan membangkitkan nilai kesatuan kekompakan dan soliditas, dari sini juga jiwa bela Negara bisa terbentuk dan terbangun dan anak-anak muda bisa membayangkan tugas seorang Tentara dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan serta keselamatan Masyarakat dari gangguan stabilitas keamanan Nasional untuk menjaga keutuhan Bangsa ujarnya Tegas kepada Teguh Ketua SKP Depok dilokasi Wahana,.

Teguh Ketua SKP Depok Permainan ini begitu luar biasa sehingga memberikan Adrenalin tersendiri ungkap Teguh, dan juga perlu fisik yang cukup Prima dalam bermain Wahana ini.

Redaksi, Saipul

Depok, setyakitapancasila – Dalam upaya memperkuat semangat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, Organisasi Masyarakat Relawan Prabowo, Setya Kita Pancasila (SKP), melakukan kunjungan kehormatan ke Markas Komando Distrik Militer 0508/DPK  guna membangun hubungan antara Organisasi Masyarakat  ( Ormas ) dengan TNI pada  Kamis(8/05/2025).

Kunjungan ini menjadi moment penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama melalui kolaborasi strategis yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Dandim  Kota Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto S.T,M.M, Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Inf Iman Widhiarto S.T,M.M menyampaikan “ pentingnya membangun dan memelihara semangat kebangaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ia juga mengapresiasi peran SKP dalam menginisiasi program-program edukasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, nilai-nilai sosial, dan kebangsaan” jelas iman.

Program-program SKP meliputi edukasi yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, pelatihan pengenalan bahasa asing, hingga upaya pemberdayaan anak-anak untuk membentengi Mereka dari ancaman radikalisme, narkoba, dan kejahatan kriminal lainnya. Langkah ini dianggap strategis dalam menciptakan generasi yang berkarakter kuat, berdaya saing global, namun tetap berpijak pada identitas Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki jiwa kebangsaan yang kuat.

Iman juga menerangkan beberapa program yang saat ini sedang di bangun seperti masalah sampah di kota depok dan juga mengenai program membentuk jiwa bela Negara sejak usia remaja.

Dalam kunjungan pada kamis,08/05/2025, Ketua DPD Setya Kita Pancasila Kota Depok Teguh Poedji Prasetyo mengatakian “ kita  SKP berencana membuat suatu strategi bersama Kodim 0508/depok untuk melakukan penanganan sampah secara mandiri dengan tidak mengunakan dana yang bersumber dari APBD atau dana Negara namun kita akan gunakan sebagai Operasional pengelolaan Sampah tersebut, dari Iuran warga, yang nantinya dana tersebut akan di gunakan untuk operasioanal pengangutan serta proses pengolahan yang saat ini sedang di bangun oleh Kodim 0508/depok di wilayah Cipayung depok “ tambah teguh.

Kunjungan yang  dihadiri oleh Ketua Umum SKP, Andreas, wakil Sekretaris Jenderal Aditya Agus . S, serta Ketua Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Gisella Anasthasia S.,S.S.,M.H. yang di damping Ketua DPD Setya Kita Pancasila Teguh Poedji Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Gisella Anasthasia S.,S.S.,M.H, berencana akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dalam memberikan rasa kepedulian terhadap sesama” ucap gisell.

“Melalui kolaborasi seperti ini, kita mampu menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana semangat Pancasila menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan zaman. Mari bersama-sama, kita wujudkan masa depan bangsa yang harmonis dan bermartabat” tambah gisell.

Redaksi, Saipul

Kab. Bekasi – setyakitapancasila, Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M, melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Makodim 0509/Kab. Bekasi, Rabu (7/5/2025).

Kunjungan ini berlangsung di Makodim 0509 yang berada di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat. Rangkaian kegiatan dihadiri oleh sekitar 300 personel TNI, Persit, dan jajaran Forkopimda.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Brigjen TNI Nugroho didampingi langsung oleh Kasrem 051 Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, Kasi Ops Kolonel Inf Ari Dwi Nugroho, Kasi Ter Kolonel Arm Muh. Saifudin, Kasi Intel Letkol Inf Donny Zulkarnaen, serta Ketua Persit KCK Koorcabrem 051 Ny. Dewi Mayasari Imam Nugroho dan pengurus, tampak hadir pula Dandim Letkol Inf Danang W,SIP, Kasdim Mayor Inf Sukoco, jajaran Pasi, Para Danramil serta anggota Persit dan PNS Kodim.

Setibanya di lokasi, Danrem disambut langsung oleh Dandim dengan laporan dan hormat berjajar, Usai transit, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengarahan kepada prajurit dan Persit di Aula Babinsa Makodim.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Nugroho menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keharmonisan keluarga, khususnya bagi personel menjelang masa pensiun. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Kodim 0509 yang bebas pelanggaran selama masa jabatannya.

“Terima kasih atas sambutan hangat. Ini adalah silaturahmi pimpinan kepada anggota. Jaga nama baik satuan dan siapkan masa pensiun sebaik mungkin,” ujar Brigjen TNI Nugroho.

Setelah itu, beliau bersama Ibu Dewi Mayasari menyerahkan tali asih kepada Warakawuri sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan.

Selanjutnya rombongan Danrem bertolak ke Kantor Bupati Bekasi untuk bertemu Bupati Ade Kuswara Kunang, Ketua DPRD Ade Sukron, Kapolres Kombes Pol Mustofa, Kajari, dan Ketua PN. Pertemuan berlangsung di lantai 2 ruang kerja Bupati.

Selesai Bersilaturahmi, Danrem kembali ke Makodim untuk istirahat, salat, dan makan (Ishoma), sebelum akhirnya bertolak kembali ke Makorem 051/Wijayakarta.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat komunikasi pimpinan dengan prajurit di wilayah Kodim 0509/Kab. Bekasi, serta mempererat koordinasi antara Korem 051/Wkt dengan Forkopimda Kabupaten Bekasi.

Redaksi, Teguh