Tawangmangu,setyakitapancasila – 20 Juni 2025 – Di tengah-tengah riuhnya kehidupan modern, kita seringkali lupa akan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara kita. Namun, sebagai anggota Setya Kita Pancasila (SKP), kita memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan membangun Indonesia Raya.

Dalam perjuangan ini, kita membutuhkan lebih dari sekadar individu yang berdedikasi—kita membutuhkan ksatria yang militan, yang tidak kenal lelah, dan yang memiliki visi yang luas. Dengan semangat cinta tanah air dan patriotisme yang membara, kita dapat menjadi kekuatan yang mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Kita harus memiliki jiwa patriotisme yang kuat, dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mengamalkan semangat cinta tanah air dalam setiap aspek kehidupan, dan berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara.

Dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pekerjaan yang berguna bagi kemakmuran masyarakat dan negara. Sementara itu, Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara memiliki 5 ayat yang menjelaskan tentang peran warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan konsep pertahanan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat fondasi bangsa dan negara.

Dengan semangat militan dan cinta tanah air yang membara, jiwa kita terasa tergugah untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan membangun Indonesia Raya. Setiap langkah kita membawa kita lebih dekat kepada Indonesia Raya yang kita impikan. Mari kita terus maju dengan semangat yang membara dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk Indonesia!

Mari kita bersatu, kita satukan suara, dan kita jadikan SKP sebagai wadah untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dengan kerja keras dan semangat yang membara, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera.

Sebagai SKP, kita harus menjadi pelopor perubahan, yang dengan semangat dan keyakinan yang tak tergoyahkan, mampu membawa cahaya harapan bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bersatu kita teguh, bersama SKP kita wujudkan Indonesia yang lebih baik!.

Dengan demikian, kita dapat memperkuat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, menjadi pusat kajian dan penelitian tentang Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menggalang kekuatan dan semangat kolektif dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan bangsa, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun Indonesia Raya.

Oleh Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)

JAKARTA –   Firma hukum Noviar Irianto & Partners (NIP) Law Firm menyayangkan hasil Rapat Kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijalani klien mereka, PT Pilar Putra Mahakam.

Dalam rapat yang digelar Kamis, 12 Juni 2025 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, proposal perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh dua kreditor konkuren, yakni PT Meratus Advance Maritim dan PT Mitra Lautan Bersama, meskipun kedua kreditor tersebut telah menerima pelunasan utang dari klien mereka.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait itikad baik dalam proses PKPU. Bagaimana mungkin kreditor yang telah dilunasi, atau yang masih memiliki klaim yang sedang disengketakan secara hukum, tetap dihitung suaranya dan bahkan menjadi pihak yang menentukan penolakan proposal,” ujar Noviar Irianto, S.H dari Noviar Irianto & Partners Law Firm, kuasa hukum PT Pilar Putra Mahakam saat dihubungi media di kantornya di bilangan Jakarta Selatan.

Diketahui, tagihan PT Mitra Lautan Bersama sebesar Rp6,2 miliar telah lunas dibayar pada 15 April 2025, sementara tagihan PT Meratus Advance Maritim sebesar Rp4,37 miliar juga telah dilunasi sehari berselang. Adapun sisa klaim dari Meratus Advance Maritim sebesar Rp5,67 miliar masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dan belum diputus.

Namun demikian, menurut Noviar, suara dari kedua kreditor ini tetap dihitung dalam proses voting proposal perdamaian. Ia menilai hal ini tidak selaras dengan prinsip dasar keadilan dan melanggar semangat PKPU itu sendiri.

“Kami menduga adanya konflik kepentingan karena kedua kreditor ini merupakan bagian dari Meratus Group. Artinya, mereka adalah perusahaan afiliasi atau sister company yang mungkin memiliki motif bisnis di luar hubungan hukum biasa,” tambahnya.

Noviar juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengupayakan berbagai langkah hukum secara maksimal untuk menjaga kepentingan klien mereka. Permohonan pencabutan PKPU bahkan telah diajukan ke pengadilan pada 28 Mei 2025, jauh sebelum rapat kreditor dilakukan, sebagai bentuk keberatan terhadap indikasi ketidaknetralan yang muncul.

“Kami tidak tinggal diam. Semua upaya hukum sudah kami tempuh untuk memastikan proses ini berjalan adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sayangnya, kekhawatiran kami terbukti: suara kreditor yang semestinya sudah tidak relevan tetap diperhitungkan dan bahkan menjadi kunci penolakan,” jelas Noviar.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kliennya masih memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, total aset perusahaan mencapai Rp113,9 miliar, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan total klaim dalam proses ini.

Menurutnya, PKPU seharusnya menjadi ruang penyelamatan bagi perusahaan yang masih punya kemampuan membayar, bukan justru dimanfaatkan untuk mendorong debitor ke jurang kepailitan.

“Proses hukum harus dijalankan dengan integritas. Jangan sampai PKPU berubah menjadi alat tekan oleh pihak-pihak yang punya agenda tersembunyi. Kami tetap percaya pengadilan akan menilai perkara ini secara objektif,” tutup Noviar.

Narasumber Pewarta: Boy San / Egha , H Widi. Editor Red: Egha.

Wanareja, setyakitapancasila – Jum’at (13/06/2025) Pekerjaan Bronjong di Desa Sidamulya, kecamatan Wanareja Cilacap Terkesan “SILUMAN” Pasalnya di Samping tidak memiliki papan proyek,para pekerja juga tidak di lengkapi alat pelindung diri (APD), di tambah tidak  siapa pemilik proyek sampai berita ini di turunkan belum jelas.

Saat media berkunjung ke lokasi Jum’at sore (13/06/2025) tidak ada yang mengaku sebagai pemilik proyek tersebut di tambah lagi kesan angkuh yang tunjukkan oleh dua orang berpakaian rapi di lokasi tersebut yang tidak mau menyebutkan namanya.

Ketika di konfirmasi siapa yang punya Proyek cuma menjawab ‘BBWS’ Sembari menunjuk ke sebuah excavator yang ada tulisan nya.

Kemudian ketika di kejar siapa rekanan atau pemborong nya beliau dengan lantang mengatakan ‘kami tidak bisa menyebut kan nya” ucap mereka.

Mendengar kejadian tersebut, ketua DPK LAKRI Cilacap langsung meluncur ke lokasi,dan memang tidak ada yang mengaku bertanggung jawab terhadap proyek Bronjong Siluman tersebut .Bahkan ketika Solihin melakukan kontrol ke trap bawah dari Bronjong Siluman tersebut, seorang dari yang berpakaian rapi tersebut menyuruh nya sekalian saja nyebur ke sungai, ujarnya.

Edi Eriza

Lampung,setyakitapancasila – Jumat 13 Juni 2025 DANPAS 1 BRIMOB BRIGJEN POL ANANG SUMPENAnTiba di Lampung disambut berapi api dengan antusias penuh oleh BRIMOBDA LAMPUNG, Dalam kunjungan tsb DANPAS 1 BRIMOB Brigjen Pol Anang, Mengapresiasi atas sambutan BRIMOBDA Lampung dan memuji DANSAT BRIMOB Lampung atas kekompakan BRIMOBDA LAMPUNG.

DANPAS 1 Brimob dalam sambutannya mengingatkan “selalu  menjaga Iman Taqwa kepada Tuhan Yang Maha ESA sebagai dasar landasan orang Indonesia sebagai pemilik tugas negara, agar selalu diberikan hikmat dan hidayah dalam menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab” tegasnya.

Brigjen Pol.Anang Sumpena menucapkan ” pentingnya pengertian ASTACITA Agar kita dapat memahami arah dan maksud tujuannya dan dapat mengaplikasikannya secara penuh didalam kehidupan kita sebagai Insan Manusia yang selalu ingin adanya kemajuan,. dan dengan landasan dasar Ideologi Pancasila yang kokoh maka persatuan dapat kita jaga selalu ” tegasnya.

Kunjungan napak tilas ini selain dapat langsung bertatap muka dengan semua personil Brimobda Lampung sekaligus melakukan pembekalan-pembekalan, serta meninjau Brimobda langsung Lampung dan menumbuhkan kesan baik yang kuat antara para pimpinan dan jajaran yang terpimpinnya.

TENTANG PASBRIMOB 1

1.Pasbrimob I merupakan unsur pelaksana utama yang berada langsung dibawah Dankor Brimob Polri.

2. Pasbrimob I bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat intensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

3. Pasbrimob I mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Sumatera.
Pembagian tugas dan tanggung jawab :
1. Danpas Brimob I, merupakan unsur pimpinan pada masing2 Pas Brimob Korbrimob Polri yang berkedudukan dibawah Dankor Brimob Polri.
2. Danpas Brimob I, bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan sekuruh jajaran Pasbrimob Jorbimob Polri, serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Dankor Brimob Polri.

18 Tipe Ancaman yang menjadi Tugas Fungsi Korbrimob Polri
1. Extra Ordinary Even, penanggulangan kejadian luar biasa
2. Emergency Policing, penanggulangan kedaruratan
3. Disaster Policing, penanganan bencana
4. Border Policing, pengamanan diwilayah/teritorial perbatasan negara
5. Cyber security and cyber service, pengamanan dunia maya
6. Penanganan konflik sara
7. Special force and Task force, penanggulangan kejahatan terorganisir
8. VIP Protection, pengamanan terhadap pejabat negara, tamu negara, aset2 negara
9. Forensik Brimob, penyelidikan dan pemeriksaan forensik
10. Pengamanan ibukota negara adalah tugas kepolisian dalam rangka pengamanan ibukota negara
11. Pengamanan kegiatan Investasi strategis
12. Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata / KKB
13. Penanganan kejahatan menggunakan senjata api dan bom
14. Penanganan KBRN yang menimbulkan rasa takut berlebihan dan berdampak pada situasi keamanan dalam negeri
15. Pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak
16. Perang asimetris merupakan pertikaian yang terjadi tidak menggunakan senjata, fisik melainkan ide-ide untuk menjatuhkan lawan menggunakan strategi modern
17. Penanganan pandemi jajaran korbrimob dari pusat sampai daerah.

Teguh

Cilacap, setyakitapancasila – Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H, dengan tema “Ikhlas Berkurban Berbagi Kebahagiaan Dan Memupuk Kepedulian Untuk Merajut Kebersamaan” Komando Distrik Militer 0703/Cilacap melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban, bertempat di lapangan Perumahan Dinas Kodim 0703/Cilacap Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jumat (6/6/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Kodim 0703/Cilacap serta upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Penyembelihan hewan kurban tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota TNI, khususnya jajaran Kodim 0703/Cilacap, dengan masyarakat sekitar.

Komandan Kodim 0703/Cilacap, Letkol Inf. Andi Aziz dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama.

“Idul Adha adalah momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat semakin mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, menciptakan kebersamaan yang kokoh,” ujarnya.

Daging kurban selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak di sekitar wilayah Kodim 0703/Cilacap. Proses distribusi ini dilakukan dengan melibatkan Babinsa setempat untuk memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

Edi Eriza, Pendim

BANDUNG BARAT, JABAR – Ramai di sejumlah publikasi dan bahkan Viral di medsos terkait adanya tender iPad yang bernilai Fantastic ditengah – tengah kesulitan perekonomian masyarakat Bandung Barat, diduga nilainya hampir mencapai Rp, 1 Miliar untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan anggaran APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 ini.

Dan, informasi tersebut telah menjadi sorotan, karena terkesan menantang atas statement yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tentang bagaimana pemerintah sedang mengupayakan efisiensi anggaran di setiap daerah – daerah di seluruh Indonesia.

Dan menurut informasi yang dihimpun dari beberapa narasumber baik media, medsos, serta sumber lainnya yang menguap di permukaan, bahwa pengadaan 50 iPad tersebut beralasan untuk mengganti fasilitas perangkat yang sudah lama dan tidak layak di pergunakan lagi, karena dinilai “sudah tidak support lagi dan merasa malu “setiap rapat-rapat bersama kementerian , ucapan tersebut keluar dari salah seorang anggota DPRD KBB yang namanya minta tidak dipublikasikan , saat dikonfirmasi salah satu media yang mewawancarai nya, ( dilansir dari News Okezone.com) .

Dan, Sekretaris DPRD KBB Roni Rudyana membenarkan adanya pengadaan iPad untuk anggota Dewan ini , dengan menyatakan telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dan bukan hak milik pribadi anggota dewan, tapi inventaris daerah, dan nanti tatkala ada kerusakan ada mekanisme untuk perbaikannya, dan juga ketika hilang, maka akan menjadi tanggung jawab penuh pemegang inventaris tersebut, yaitu anggota DPRD itu sendiri yang bertanggung jawab untuk menggantinya.

Melihat Informasi diatas tersebut, maka Nitizen yang bersumber dari salahsatu Medsos pun Ramai – ramai mengomentari hal ini, salahsatunya ” kenapa mesti malu dan gengsi memakai yang lama, bila tidak support untuk meminimalisir anggaran di service atuh, kan ada mekanisme tanggung jawab bagi pemegang inventaris peralatan dari fasilitas di Kantor DPRD”.

Ketua Pokja M Raup, mengatakan ” hal ini benar-benar melukai hati masyarakat dengan jargon efesiensi instruksi presiden no 1 tahun 2025 , tapi tidak berlaku di Kabupaten Bandung Barat, dan masih banyak kegiatan di hotel berbintang menguras anggaran yang seharusnya untuk Rakyat Bandung Barat,” tegasnya.

Narasumber: Berbagai Informasi Publik, Media, dan Nitizen Ig di/ Ketua Pokja Wartawan KBB. Editor Red: Egha.“`